Dapur MBG

Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1). Program ini menjadi salah satu inisiatif unggulan pemerintahan PresidenPrabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan cakupan 190 titik di 26 provinsi.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, menyampaikanbahwa program ini merupakan tonggak sejarah dalam pemenuhan gizi nasional. “Tidakmenunggu 100 hari pemerintahan, tepat pada hari ke-78, program MBG resmi dimulai. Ini adalah langkah besar bagi bangsa Indonesia, pertama kalinya program pemenuhangizi berskala nasional dilaksanakan untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” ujar Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG akanmenjadi tulang punggung pelaksanaan program ini. Hingga saat ini, dapur-dapurtersebut tersebar di 26 provinsi, meliputi Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Dalam tahap awal, program ini menargetkan menyentuh tiga juta penerima manfaatpada periode Januari hingga Maret 2025. Sasaran penerima meliputi balita, santri, siswa PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui. “Target ini akan terusbertambah secara bertahap hingga mencapai 15 juta penerima pada akhir 2025, dan 82,9 juta pada tahun 2029,” jelas Hasan.

Program MBG juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai mitra dalam rantai pasok. Hingga saat ini, sebanyak 140 UMKM telahdilibatkan, dengan jumlah yang terus bertambah. “Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi,” kata Hasan.

Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintahanPrabowo-Gibran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Pemerintah berharapprogram ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikandampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM.