Politik Domestik Inggris

Selama beberapa hari ke belakang, ribuan masyarakat Inggris melakukan demonstrasi “Kill the Bill” yang menentang rencana pemerintah Inggris untuk menetapkan The Police, Crime, Sentencing and Courts Bill (Rancangan Undang-Undang Polisi, Kejahatan, Hukuman dan Pengadilan).

Voting RUU Polisi, Kejahatan, Hukuman dan Pengadilan

Aturan ini mengatur kewenangan polisi yang lebih besar lagi untuk menerapkan batasan waktu dari mulai dan pembubaran pendemo serta pengurangan kebisingan saat demo. Pemerintah menyatakan perlunya “pendekatan lebih proaktif” dalam mengatasi protes yang “merusak” dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Jika dilanggar, akan dikenakan sanksi denda hingga 2,500 pound sterling maupun penjara hingga 10 tahun.

Pembahasan mendetail terkait pengaturan ini terjadi selang beberapa hari setelah adanya 4 orang pendemo yang ditangkap saat mendemo kasus Sarah Everard, yang membuat ratusan orang turun ke jalan meminta keadilan pada Sarah dan pendemo yang ditangkap. Kasus ini berkaitan dengan penculikan dan pembunuhan Sarah, di mana beberapa hari setelahnya seorang anggota kepolisian dari wilayah London ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan pendemo dan kasus Sarah selanjutnya membuat masyarakat semakin tidak percaya pada polisi dan menilai polisi sudah bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat, bukannya melindungi masyarakat.

Voting dari RUU ini dilakukan pada 16 Maret lalu dengan jumlah 359 setuju dan 263 menolak. Partai Buruh awalnya bermaksud abstain namun akhirnya memilih menentang aturan tersebut karena dikhawatirkan akan memberi kekuatan lebih pada polisi dalam menindak demonstran baik dalam masa tensi meningkat atau damai, sehingga mengancam hak berpendapat.

Demonstrasi damai menjadi kekerasan
Demonstrasi ini berubah menjadi aksi kekerasan saat 500 warga di Bridewell menyerang sebuah pos polisi di wilayah tersebut sehingga melukai anggota kepolisian dan membakar kendaraan. Kepolisian menyatakan bahwa 500 orang tersebut merupakan kumpulan kriminal yang berupaya memicu protes damai menjadi kekerasan. Secara total, sebanyak 40 anggota kepolisian diserang dan 14 orang dari demonstran ditangkap, di mana 8 orang lainnya masuk daftar pencarian orang di Inggris.

Perdana Menteri Boris Johnson menyatakan bahwa masyarakat Inggris tetap memiliki hak untuk berdemo namun kekerasan yang terjadi sangat tidak bisa diterima. Maka dari itu, pendemo harus protes dengan damai dan legal secara hukum.

Namun, banyak pihak termasuk para aktivis skeptis dan menilai langkah ini akan membatasi nilai demokrasi yakni kebebasan berpendapat dan berdemo di Inggris yang bertentangan dengan hukum dan kebijakan yang ada di Inggris. Masyarakat Inggris berupaya memperjuangkan haknya dan berencana akan melakukan demo kembali pada Jumat hari ini di Bristol. 

Sumber:Clea Skopeliti, 2021, ‘Kill the bill’ protest in Bristol condemned as ‘thuggery and disorder’, The Guardian, https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/21/demonstrators-against-policing-bill-clash-with-officers-in-bristol
Justin Parkinson, 2021, Government defends plans for noise limit at protests, BBC, https://docs.google.com/document/d/1rWLXorppGpqPa6yQQIhekqqejPNiDuZ7iKpJzM_pZwc/edit