Senjata

Yair Lapid berbicara kepada para pendukungnya selama kampanye pembukaan kampanye pemilu menjelang pemilihan umum Israel pada 3 Agustus 2022 di Tel Aviv, Israel. (Foto oleh Amir Levy/Getty Images)

August 11 2022

Perdana Menteri Israel Membuat “Pernyataan” Langka Terkait Gudang Senjata Nuklir Israel

Anita Susanto Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think Israel, Konflik, nuklir, Palestina, Senjata 0

Perdana Menteri Israel, Yair Lapid membuat kiasan yang jarang terjadi terkait dugaan kepemilikan senjata nuklir dalam pidatonya pada hari Senin. Lapid berbicara pada sebuah pidato yang menandai perubahan kepemimpinan di Komisi Energi Atom negara itu, Lapid mengacu pada kemampuan defensif dan ofensif Israel, serta apa yang disebutnya “kemampuan lain” yang dipahami sebagai referensi untuk senjata nuklir.

“Arena operasional di kubah tak terlihat di atas kita dibangun di atas kemampuan defensif dan kemampuan ofensif, dan apa yang cenderung disebut media asing sebagai ‘kemampuan lain’. Kemampuan lain ini membuat kita tetap hidup dan akan membuat kita tetap hidup selama kita dan anak-anak kita ada di sini,” kata Lapid.[1]

Israel diyakini memiliki beberapa ratus senjata nuklir yang telah mulai dikembangkan sejak 1960-an. Tidak seperti kebanyakan negara yang diasumsikan memiliki senjata nuklir, Israel tidak pernah secara resmi menyatakan kepemilikannya. Sebaliknya ia mengejar kebijakan ‘opacity‘ yang berarti para pemimpin Israel lebih suka membuat referensi ambigu terkait senjata nuklirnya. Pernyataan seperti itu pertama kali dibuat pada awal 1960-an oleh menteri pertahanan junior saat itu Shimon Peres yang mengatakan bahwa Israel “tentu saja bukan yang pertama memperkenalkan senjata nuklir ke kawasan itu.”[2]

Tetapi semakin lama, semakin banyak detail yang bermunculan tentang bagaimana Israel membangun senjata nuklirnya dari bagian-bagian selundupan dan teknologi yang dicuri, dan mirip seperti pengembang nuklir Iran. Namun, Israel, tidak pernah menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi (Non-proliferation of Nuclear Weapons Treaty atau NPT) tahun 1968 sehingga tidak bisa melanggarnya.^[3]

Sampai sejauh ini, Israel mengaku memiliki reaktor nuklir yang sepenuhnya untuk tujuan damai. Namun, Israel menolak untuk menerima kunjungan Badan Energi Atom Internasional, hingga kemudian AS menuntut Israel untuk menerima inspeksi dari pihak AS karena semakin banyak bukti program senjata Israel muncul, namun kemudian Washington memulai kebijakan opacity-nya.

Pemerintah negara-negara barat juga mengikuti kebijakan opacity terkait perkembangan nuklir Israel. Pada tahun 2009, ketika seorang reporter bertanya kepada Barack Obama di bulan pertama masa kepresidenannya apakah dia mengetahui negara mana pun di Timur Tengah dengan senjata nuklir, Obama hanya mengatakan bahwa dia tidak ingin ” berspekulasi”.[4]

Sebelum pernyataan oleh Lapid, mantan Perdana Menteri Ehud Olmert tampaknya mengakui kemampuan nuklir ketika dia menyebut Israel, bersama dengan Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis, memiliki senjata nuklir. Benjamin Netanyahu juga pernah menyebut Israel sebagai “kekuatan nuklir” selama presentasi kepada Kabinetnya, sebelum dia mengoreksi dirinya sendiri untuk mengatakan “kekuatan energi.”[5]

Namun, mengapa negara-negara Barat tidak mempermasalahkan “kepemilikan” nuklir Israel? Karena seperti yang diketahui, Iran secara terang-terangan “Posisi Israel sebagai satu-satunya negara bersenjata nuklir di kawasan itu adalah sebuah anomali – sebuah wilayah dapat memiliki beberapa negara nuklir atau tidak sama sekali,” kata Cirincione, dari Non-proliferasi Ploughshares Fund.^[6]

Hal ini dapat dikaitkan dengan bagaimana “kepercayaan” negara-negara Barat dengan Israel. Tentu, untuk membangun kepercayaan sejauh hubungan bilateral AS-Israel, perlu dibangun confidence building measure (CBM). CBM adalah prosedur terencana untuk mencegah permusuhan, mencegah eskalasi, mengurangi ketegangan militer, dan membangun rasa saling percaya antar negara.[7] Israel sering diibaratkan sebagai tangan kanan AS di wilayah regional tersebut yang mengindikasikan bagaimana AS memercayai Israel. Nuklir sendiri merupakan isu yang sangat kontroversial, dimana AS sendiri sering menentang pengembangan nuklir oleh negara-negara lain seperti salah satunya, Iran.

Secara umum, hubungan antara Israel dan AS sangat kuat, bahkan ditulis langsung di laman website Pemerintah AS yang bersama-sama berusaha menjaga keamanan regional. AS bahkan membantu Israel untuk mengembangkan iron dome. Terkait pengembangan nuklir, Amerika Serikat berkomitmen kuat terhadap keamanan Israel. Ini termasuk mengatasi perilaku destabilisasi Iran di kawasan itu, dan tidak pernah membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir.^[8] Intensifnya hubungan antara keduanya ini dapat menjadi penjelasan sederhana mengenai bagaimana negara-negara Barat lainnya, yang merupakan sekutu AS ikut serta memainkan kebijakan opacity.

[1] Andrew Carey dan Amir Tal, “Israel’s Prime Minister makes rare allusion to country’s nuclear weapons arsenal”, CNN, 2 Agustus 2022,

https://edition.cnn.com/2022/08/02/middleeast/israel-lapid-nuclear-remarks-intl/index.html

[2] Ibid.

[3] Julian Borger, “The truth about Israel’s secret nuclear arsenal”, The Guardian, 15 Januari 2014, https://www.theguardian.com/world/2014/jan/15/truth-israels-secret-nuclear-arsenal

[4] Ibid.

[5] Op. Cit., Andrew Carey dan Amir Tal

[6] Max Fisher, “Why is the U.S. okay with Israel having nuclear weapons but not Iran?”, Washington Post, 2 Desember 2013, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/12/02/why-is-the-u-s-okay-with-israel-having-nuclear-weapons-but-not-iran/

[7] “Military Confidence-building”, United Nations, https://www.un.org/disarmament/cbms/

[8] Office Of The Spokesperson, “The United States-Israel Relationship”, U.S. Department of State, 26 Maret 2022,

https://www.state.gov/the-united-states-israel-relationship/

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian (Foto oleh ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

June 27 2022

Perkembangan Senjata Nuklir Iran Semakin Dekat, Biden Kehabisan Cara Untuk Bernegosiasi

Anita Susanto America, Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence amerika serikat, iran, JCPOA, nuklir, Senjata 0

Diskusi untuk merestorasi perjanjian batas pengembangan bahan nuklir Iran atau JCPOA masih terhambat dan belum menemukan titik terang sampai saat ini. Namun, Amerika Serikat telah kehabisan cara untuk membujuk Iran kembali ke perjanjian tersebut.

Pada hari Kamis, Iran diduga mematikan kamera pengawas yang digunakan oleh pengawas nuklir internasional International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk memantau aktivitas di fasilitas nuklir utama Teheran. Hal ini terjadi setelah IAEA mengeluarkan resolusi baru yang gagal menjelaskan temuan jejak uranium di Iran. Langkah itu, kata Kepala IAEA Rafael Grossi memperingatkan, dapat menimbulkan hambatan baru bagi negosiasi kesepakatan nuklir, dilansir dari CNN. Tidak adanya rekaman dari situs nuklir membuat negosiator JCPOA kehilangan data, sehingga “secara teknis tidak mungkin untuk memiliki kesepakatan,” tambah Grossi.

Menurut Grossi, tidak aktifnya kamera pengawas merupakan hal yang sangat serius dan memiliki konsekuensi. Iran juga telah mulai memasang sentrifugal canggih di sebuah cluster di pabrik pengayaan bawah tanah, menurut Reuters. Analis percaya bahwa Teheran mungkin telah mencapai bahan yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir.

“Sementara AS dan Iran telah berurusan dengan sebagian besar teknis untuk kembali ke kesepakatan nuklir, perbedaan tetap ada di area yang sebagian besarnya merupakan aspek simbolis,” kata Dina Esfandiary, penasihat senior untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Crisis Group. Area simbolis ini mengacu pada tuntutan Iran agar Kors Pengawal Revolusinya dihapus dari daftar organisasi teror.

Semenjak Presiden AS Joe Biden menjabat, ia mengatakan bahwa proses menghidupkan kembali negosiasi ini telah dilakukan, walaupun sampai saat ini kebijakan Biden masih saja gagal dan Iran terus meningkatkan taruhannya dalam melanggar perjanjiannya.

Menurut Wakil Presiden Eksekutif di Quincy Institute Trita Parsi tindakan Iran yang kerap melanggar aturan adalah karena Iran tidak melihat manfaat dari JCPOA sejak 2018. Sementara itu, Biden kehabisan pilihan untuk bahan negosiasi, mengingat AS telah memberikan sanksi kepada Iran di bawah pemerintahan Trump yang mempersulit diskusi JCPOA. Hal ini dapat menyebabkan AS dan sekutunya mempertimbangkan untuk mengejar opsi militer demi merestorasi perjanjian tersebut.

Pada hari Minggu, 26 Juni 2022, Iran dikabarkan telah menguji peluncur satelit Zuljanah untuk kedua kalinya untuk tujuan penelitian, menurut media pemerintah. Mengutip juru bicara kementerian pertahanan, dikatakan bahwa kendaraan satelit itu diluncurkan dengan target suborbital, dan bahwa data yang dikumpulkan dari peluncuran akan menginformasikan peluncuran yang direncanakan ketiga.

Televisi pemerintah Iran juga menayangkan cuplikan peluncuran, yang tampaknya berjalan tanpa masalah, tetapi tidak ada konfirmasi apakah itu berhasil. Peluncuran itu dilakukan setelah berminggu-minggu spekulasi karena gambar satelit muncul untuk menunjukkan bahwa Iran sedang mempersiapkan peluncuran di Pelabuhan Luar Angkasa Imam Khomeini di provinsi Semnan.

Pesawat Boeing B52H Stratofortress dalam penerbangan (Foto: Stok Foto via Getty Images)

May 20 2022

Angkatan Udara AS Menguji Rudal Hipersonik Yang Bermasalah

Anita Susanto America, News, Security and Defence amerika serikat, Angkatan Udara, Hipersonik, Militer, Senjata 0

Angkatan Udara Amerika Serikat dikatakan telah melakukan uji coba rudal hipersonik ‘bermasalah’ selama akhir pekan. Satu bulan setelah Washington mengumumkan program tersebut ditunda untuk uji coba akibat “anomali uji penerbangan baru-baru ini.”

Rapid Response Weapon, sebuah senjata hipersonik yang diluncurkan dari udara berhasil dilepaskan dari pesawat B-52H Stratofortress, pesawat pembom berat jarak jauh yang dapat melakukan berbagai misi. di lepas pantai California Selatan pada hari Sabtu dan mencapai kecepatan hipersonik menurut Angkatan Udara pada hari Senin 18 Mei 2022, tanpa merilis rincian lebih lanjut.

“Ini adalah pencapaian besar oleh tim Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), untuk perusahaan senjata, dan Angkatan Udara kami,” kata Brigjen. Jenderal Heath Collins, pejabat eksekutif program Angkatan Udara untuk senjata, dilansir dari CNN.

Pada April lalu, Angkatan Udara AS mengatakan bahwa anomali uji terbang telah memperlambat jadwal penyelesaian senjata RRW. Tes lengkap pertama rudal dan roket pendorong sendiri ditunda hingga sekitar tahun fiskal berikutnya, yang akhirnya dimulai pada bulan Oktober tahun lalu. Tetapi, satu hari sebelum tes, Sekretaris Angkatan Udara Frank Kendall mengakui masalah yang dihadapi program ARRW.

Angkatan Udara AS telah berjuang dengan pengujian AGM-183A ARRW beberapa tahun kebelakang dan program tersebut mengalami tiga kegagalan uji terbang sebelum keberhasilan terbaru ini. “Program ini belum berhasil dalam penelitian dan pengembangan sejauh ini,” kata Kendall kepada Subkomite Alokasi DPR untuk Pertahanan. Kendall juga menyebutkan menginginkan keberhasilan dari penelitian ini sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut.

Akhir-akhir ini, sektor kemaanan AS tengah Pentagon fokus pada pengembangan senjata hipersonik setelah anggota parlemen khawatir bahwa AS tertinggal di belakang program China dan Rusia. Baru-baru ini, Rusia menjadi negara pertama yang menggunakan senjata hipersonik dalam perang ketika meluncurkan rudal Iskander dan Kinzhal di Ukraina. Dilansir dari CNN, Pentagon sendiri mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan antara 10-12 senjata hipersonik sejak awal invasinya ke Ukraina yang dinilai “tak terkalahkan” oleh Putin pada tahun 2018.

“Apa yang ingin kami lihat adalah campuran senjata yang paling hemat biaya,” kata Kendall kepada anggota parlemen. Kendall juga menjelaskan untuk mencapai tujuan AS, ada peran hipersonik di dalamnya dan ia juga menjelaskan bahwa AS perlu berinvestasi dalam senjata hipersonik dan membelinya dalam jumlah tertentu, walaupun Kendall mengatakan masih ada pertimbangan lebih lanjut untuk menghemat pengeluaran AS.

ARRW adalah senjata hipersonik yang menggunakan roket pendorong untuk mempercepat rudal hingga kecepatan lebih dari Mach 5, atau lima kali kecepatan suara. Sebuah kendaraan meluncur hipersonik kemudian memisahkan diri dari booster dan meluncur dengan kecepatan tinggi menuju sasarannya. AGM-183A ARRW sendiri adalah rudal hipersonik jarak jauh yang dirancang oleh Lockheed Martin untuk Angkatan Udara AS.

Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan. (Fotografer: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images)

March 18 2022

Setelah India Tak Sengaja Menembakkan Rudal ke Pakistan, Sekarang Islamabad Menuntut Penyelidikan Bersama

Anita Susanto Uncategorized India, nuklir, Pakistan, Rudal, Senjata 0

Ketidaksengajaan yang dapat menimbulkan provokasi

Pada Jumat, 11 Maret 2022, India dikabarkan secara tidak sengaja meluncurkan rudal ke wilayah Pakistan. Pihak India mengatakan bahwa hal ini terjadi karena ada kesalahan teknis ketika dilakukan pemeliharaan berkala. Rudal tersebut dikatakan mendarat di wilayah Timur kota Mian Channu, sekitar 500 kilometer dari Islamabad.

Menurut Asosiasi Kontrol Senjata yang berbasis di AS, jangkauan rudal itu antara 300 kilometer (186 mil) dan 500 kilometer (310 mil), sehingga mampu mengenai Islamabad dari landasan peluncuran India utara.

“Pada 9 Maret 2022, dalam rangka pemeliharaan rutin, kerusakan teknis menyebabkan penembakan rudal yang tidak disengaja,” kata Kementerian Pertahanan India dalam pernyataan tiga paragraf. Pihak India mengatakan sangat menyesal akan kejadian itu namun bersyukur karena tidak ada korban akibat kecelakaan tersebut. Dilansir dari CNN, New Delhi telah “mengambil pandangan serius dan memerintahkan Pengadilan Penyelidikan Tingkat Tinggi.”

Akibat kejadian ini, Kementerian Luar Negeri Pakistan memanggil Kuasa Usaha India di Islamabad. Mereka akan menanyakan hal-hal terkait kejadian yang mereka sebut sebagai pelanggaran tak beralasan terhadap wilayah udaranya, dengan mengatakan insiden itu bisa membahayakan penerbangan penumpang dan nyawa warga sipil.

Pemerintahan Pakistan juga mengingatkan India untuk “untuk memperhatikan konsekuensi yang tidak menyenangkan dari kelalaian tersebut dan mengambil langkah-langkah efektif untuk menghindari terulangnya pelanggaran tersebut di masa depan.” Seorang pejabat senior keamanan Pakistan mengatakan kepada Reuters, dengan syarat anonim, bahwa insiden itu telah meningkatkan kewaspadaan dan dapat meningkat menjadi “situasi kritis yang tidak diinginkan”.

Menjadi kekhawatiran banyak pihak

Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kontrol senjata mereka? Terutama terkait senjata nuklir yang dimiliki kedua negara. Sampai saat ini kedua negara tetap yakin mengenai kontrol senjata nuklir mereka masing-masing. Tetapi kejadian ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengamanan senjata nuklir dan bagaimana jika kejadian ini kembali terulang dengan tingkat kecelakaan yang lebih serius.

Sehari setelah insiden terjadi, Pakistan menuntut penyelidikan bersama terhadap insiden tersebut. Islamabad juga menolak keputusan New Delhi untuk mengadakan penyelidikan internal atas insiden tersebut dan meminta masyarakat internasional untuk berperan. “Pakistan menuntut penyelidikan bersama untuk secara akurat menetapkan fakta seputar insiden itu,” menurut Pemerintahan Pakistan dilansir dari CNN.

Pakistan menuntut klarifikasi dari India mengenai mekanisme keamanannya untuk mencegah peluncuran rudal yang tidak disengaja lagi dan apakah itu ditangani dengan tepat oleh angkatan bersenjatanya. Selain menuntut India untuk bertindak, Kementerian Luar Negeri Pakistan juga mengatakan pada komunitas internasional bahwa mereka harus memainkan perannya dalam mempromosikan stabilitas di lingkungan nuklir. Mereka menyebut jika kejadian ini terulang dan terdapat kesalahan penafsiran dapat mengeskalasi konflik yang lebih berbahaya.