Identitas

Pertemuan antara dua pemimpin China dan Rusia dari kiri ke kanan, Liu Shaoqi, Mao Tse-tung, Nikita Khrushchev dan Mikhail Suslov di Beijing, China pada 3 Oktober 1959. (Foto oleh KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho via Getty Images)

July 14 2023

14 Juli – Hubungan Sino-Soviet Memburuk: Perbedaan Identitas Mempengaruhi Cara Pandang

Anita Susanto History, Politics, Think China, Identitas, Ideologi, kerja sama, Perang Dingin, Uni Soviet 0

Hubungan antara Uni Soviet dan China mencapai titik puncaknya saat kedua pemerintah terlibat dalam “pertengkaran” ideologis terkait masa depan komunisme. Hal ini bermula pada pertengahan 1963, ketika para pejabat dari Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok bertemu di Moskow untuk mencoba memperbaiki keretakan ideologis komunis mereka.

Pemerintah China secara terbuka mengkritik apa yang disebutnya sebagai “tren kontrarevolusioner” yang berkembang di Uni Soviet.[1] Secara khusus, China tidak senang dengan kebijakan kerja sama Uni Soviet dengan Barat. Menurut pernyataan publik yang dibuat oleh pemerintah China pada tanggal 14 Juni 1963, diperlukan kebijakan yang jauh lebih “militan dan agresif” untuk menyebarkan revolusi komunis ke seluruh dunia.

Sementara orang China secara nominal mendukung tesis hidup berdampingan secara damai, pada saat yang sama mereka bersikeras bahwa perang tidak dapat dihindari. Mereka tidak dapat memiliki keduanya. Entah kita berperang atau damai; tidak ada cara ketiga. “Uni Soviet tidak dapat membiarkan kaum kapitalis menghancurkan umat manusia.”[2] Dalam kata lain, tidak akan ada “koeksistensi damai” dengan kekuatan kapitalisme, dan pernyataan itu menegur Rusia karena mencoba mencapai pemahaman diplomatik dengan Barat, dan khususnya Amerika Serikat.

Tepat satu bulan kemudian, ketika pertemuan di Moskow terus memburuk dalam suasana saling curiga dan tuduh, pemerintah Soviet mengeluarkan sanggahan keras terhadap pernyataan China sebelumnya terkait bagaimana seharusnya ideologi mereka bekerja. Rusia setuju bahwa komunisme dunia masih menjadi tujuan akhir, tetapi diperlukan kebijakan baru.

“Koeksistensi damai” antara negara komunis dan kapitalis sangat penting dan pernyataan Soviet selanjutnya menyatakan bahwa, “Kami dengan tulus menginginkan perlucutan senjata.”[3] Pernyataan Soviet juga membahas kritik China terhadap krisis rudal Oktober 1962, di mana Rusia membantu pendirian pangkalan rudal nuklir di Kuba.

Kemudian, pada 14 Juli 1963, Wakil Menteri Luar Negeri A.S. W. Averell Harriman tiba di Moskow untuk merundingkan perjanjian larangan uji coba nuklir dan untuk membuat hotline Moskow-Washington yang disepakati oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada sebulan sebelumnya.[4] Hal ini menjadi indikasi publik pertama yang jelas bahwa Rusia dan China sangat terpecah berbeda pandang atas masa depan komunisme.

Para pejabat Amerika Serikat menyambut perkembangan itu dengan kegembiraan karena mereka percaya bahwa perpecahan Sino-Soviet akan menguntungkan Amerika dalam hal membuat Rusia lebih setuju dengan negosiasi diplomatik mengenai berbagai masalah. Namun demikian, Amerika Serikat terus berusaha untuk menggunakan taktik “divide and conquer” ini hingga tahun 1970-an, ketika Amerika Serikat memulai pemulihan hubungan dengan China komunis untuk mendapatkan pengaruh dalam hubungannya dengan Uni Soviet.

Dari contoh ini, kita dapat melihat bagaimana argumen bahwa kerja sama cenderung terjadi bagi negara-negara dengan “identitas” (atau dalam konteks ini adalah ideologi) yang sama. Menurut Jost, Ideologi politik sebelumnya dikaitkan dengan variasi nilai yang dapat mempengaruhi kerja sama.[5] Argumen tersebut dapat dikatakan tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah.

Pada kasus ini perbedaan cara penyampaian dan penyebaran menjadi inti masalah antara Uni Soviet dan China telah membuat hubungan keduanya benar-benar merenggang. Bahkan AS di sisi lain berusaha mendekatkan diri pada Uni Soviet, memperlihatkan perbedaan dari ideologi Uni Soviet dan AS yang sangat bertolak belakang itu ternyata berhasil membangun sebuah hubungan “kerja sama”. Motif dari hubungan AS-Soviet sendiri dapat dikatakan adalah karena adanya kepentingan nasional dari masing-masing negara.

Perbedaan cara penyampaian Soviet dan China sendiri juga kembali dapat dikaitkan dengan identitas yang mereka bawa. Mao Zedong pendiri Partai Komunis China tidak setuju dengan konsep revolusi pekerja karena mayoritas penduduk China adalah petani miskin dengan status sosial rendah, sehingga Mao memfokuskan kembali tujuan komunisme China ke konsep revolusi petani.[6]

Di sisi lain, Setelah Joseph Stalin meninggal pada tahun 1953, Nikita Khrushchev berkuasa di Uni Soviet. Khrushchev mulai segera mengubah kebijakan pemerintah, mencoba untuk membimbing negara menjauh dari penindasan ekstrim yang pernah ada di bawah Stalin. Pada tahun 1956, Khrushchev berpidato mencela mantan diktator itu dan memulai kampanye untuk menghilangkan jejak warisan Stalin dari negara tersebut, membuat Soviet bergerak ke arah koeksitensi dengan kapitalisme.[7]

[1] “Rupture between USSR and China grows worse”, History, 14 Juli, https://www.history.com/this-day-in-history/rupture-between-ussr-and-china-grows-worse

[2] Edward Crankshaw, “The Split Between Russia and China”, The Atlantic, Mei 1963, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1963/05/the-split-between-russia-and-china/658373/

[3] Op. Cit., History

[4] “July 1963”, Academic Accelerator, https://academic-accelerator.com/encyclopedia/july-1963

[5] J.T. Jost, “Ideological asymmetries and the essence of political psychology”, Polit. Psychol. 38, 2017, hlm 167-208, doi:10.1111/pops.12407

[6] “The Differences in Communism in Russia & China Handout”, Kennedale, https://www.kennedaleisd.net/cms/lib/TX21000356/Centricity/Domain/2120/China%20The%20Differences%20in%20Communism%20in%20Russia%20and%20China%20Handout%20.pdf

[7] G.F. Hudson, “Why Did Khrushchev Do It?De-Stalinization and the Manner of Stalin’s Death”, Commentary, Mei 1957, https://www.commentary.org/articles/g-hudson/why-did-khrushchev-do-itde-stalinization-and-the-manner-of-stalins-death/

February 24 2023

Kontroversial, Bawaslu akan Tegur Partai Ummat soal Politik Identitas

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics Identitas, Pemilian Umum, Pemilu 2024 0

Pada akhir tahun 22 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan Partai Ummat sebagai partai politik pemilihan umum 2024 (Pemilu 2024). Penetapan ini diumumkan setelah Partai Ummat mengikuti proses verifikasi ulang di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dilansir di Kompas, Partai Ummat merupakan partai politik baru yang di dalamnya terdapat nama besar seperti mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais hingga mantan Menteri Kehutanan MS Kaban. Partai ini muncul saat keretakan di tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) yang dahulu menaungi Amien Rais.

Keretakan muncul saat Kongres V PAN tahun 2020 lalu, di mana Zulkifli Hasan ditetapkan menjadi Ketua Umum PAN, dan Amien Rais yang kala itu mendukung Mulfachri menilai penetapan tersebut keliru dikarenakan Zulkifli berencana merapat ke koalisi pemerintah. Buntut dari perselisihan ini membuat Amien bersama anaknya, Hanafi Rais, hengkang dari partai PAN.

Kontroversi soal Politik Identitas

Dalam pidato pembukaan Rakernas Partai Ummat yang digelar Senin (13/2), Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan bahwa partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi Pemilu 2024. “Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas,” ucap Ridho.

Politik identitas merujuk pada cara di mana gerakan sosial—etnis, agama, ataupun berkaitan dengan gender atau budaya—menjalin hubungan transnasional dan terlibat dalam politik praktis untuk memperluas klaim identitas mereka.

Ketua Umum Partai Ummat Ridho menilai bahwa tanpa moralitas agama, maka politik akan kehilangan arah. “Kita akan jelaskan tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik,” kata Ridho. Tidak hanya itu, Ridho juga menyebutkan bahwa poltik identitas merupakan politik yang sudah sesuai dengan Pancasila.

Ridho menambahkan Partai Ummat akan membangun perjuangannya di masjid, yang diharapkan tidak ada larangan karena politik gagasan tidak dilarang, melainkan politik provokasilah yang tidak boleh digunakan di masjid.

Di sisi lain, Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, menyatakan bahwa Partai Ummat secara resmi mengusung mantan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024. Jika pun Anies Baswedan kalah, partai ini telah memastikan bahwa mereka siap menjadi partai oposisi.

Pro dan kontra partai Ummat

Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo secara terbuka berpendapat bahwa Partai Ummat adalah bentuk eveluasi dari pendirian Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah eksis dalam jagad perpolitikan Indonesia.

Terkait dengan ‘politik identitas’ Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) menghimbau agar semua partai politik tidak menggunakan tempat ibadah sebagai sarana berkampanye, atau menyerang satu sama lain. Ketua Bawaslu RI Rahmat menyatakan Partai Ummat tidak boleh menggunakan masjid sebagai fasilitas umum untuk beribadah digunakan sebagai untuk kegiatan berpolitik.

Presiden Widodo juga turut menghimbau agar kondisi politik Indonesia menjelang pemilu 2024 tidak memanas, dan mendorong semua pihak menjaga kondusivitas politik domestik. Jokowi juga menegaskan agar para calon presiden maupun calon wakil presiden tidak membawa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

June 20 2022

Mengintip Sedikit Kepentingan Turki Dibalik Pergantian Namanya: #HelloTürkiye

Anita Susanto Culture, Europe, Politics, Social and Culture, Think Identitas, Kepentingan, Nasionalisme, Tayyip Erdogan, Turki, Turkiye 0

Negara Turki, kini telah berganti nama menjadi “Türkiye”. Pergantian ini dilakukan atas permintaan pemerintah Turki yang disetujui di aula Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Proses yang kami mulai di bawah kepemimpinan Presiden kami Recep Tayyip Erdogan untuk meningkatkan nilai merek negara kami harus diselesaikan,” menurut Menteri Luar Negeri Turkiye pada awal Juni.[1]

Dalam surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Cavusoglu menulis: “Saya ingin memberi tahu Anda bahwa, sesuai dengan Surat Edaran Presiden … tertanggal 2 Desember 2021, tentang penggunaan kata ‘Türkiye’ dalam bahasa asing.[2] Pemerintah Republik Turkiye, selanjutnya akan mulai menggunakan ‘Türkiye’ untuk menggantikan kata-kata seperti ‘Turki,’ ‘Turkei’ dan ‘Turkey’ yang telah digunakan di masa lalu untuk merujuk ke ‘Republik Turkiye.'”

Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric sendiri mengatakan institusi internasional itu tidak mempermasalahkan pergantian nama dari sebuah negara. “Negara bebas memilih cara mereka ingin diberi nama. Itu tidak terjadi setiap hari, tetapi bukan hal yang aneh jika negara mengubah nama mereka.”[3]

Cavusoglu mengatakan kepada kantor berita milik pemerintah Anadolu pada awal Juni bahwa melalui kerja sama dengan Direktorat Komunikasi Turki, pemerintah telah berhasil meletakkan dasar untuk perubahan citra tersebut.[4] Direktur Komunikasi Turki Fahrettin Altun juga kemudian memposting video promosi di Twitter dengan judul: #HelloTürkiye. Pemerintah telah memulai kampanye re-branding besar-besaran, di mana “Made in Türkiye ‘akan ditampilkan di semua produk yang diekspor.

Proses rebranding nama oleh Turkiye sendiri sudah dimulai sejak tahun lalu. Pada Desember 2021, Erdogan membuat pernyataan bahwa “kata Turkiye mewakili dan mengekspresikan budaya, peradaban, dan nilai-nilai bangsa Turki dengan cara terbaik.”[5]

Mengapa Turki ingin disebut Turkiye?

Sebenarnya, di dalam negeri, warga menyebut negara itu sebagai Turkiye, tetapi versi Inggrisnya ‘Turki’ diadopsi secara internasional.[6] Dilansir dari Indian Express, sebuah laporan dari Perusahaan Radio dan Televisi Turki (TRT) tahun lalu yang menjelaskan beberapa alasan pergantian nama negara. Dikatakan bahwa nama ‘Turki’ diadopsi setelah kemerdekaan negara pada tahun 1923. “Selama berabad-abad, orang Eropa awalnya menyebut Turki sebagai negara Ottoman dan kemudian ke Turkiye dengan lebih banyak nama sebutan lainnya.[7] Tetapi nama yang paling melekat adalah “Turquia” dan “Turki” yang lebih umum di mana-mana dan menjadi sebutan paling populer.

Rupanya, pemerintah Turkiye sendiri tidak senang dengan hasil pencarian Google yang muncul untuk kata ‘Turki’. Beberapa dari hasil ini termasuk burung besar yang disajikan hari besar di daerah Amerika Utara. Pemerintah juga keberatan dengan definisi kata ‘turki’ dalam Kamus Cambridge tentang istilah “kalkun”; “sesuatu yang gagal dengan buruk” atau “orang bodoh atau konyol”.

Apakah negara lain pernah mengubah nama mereka?

Dilihat ke belakang, terdapat beberapa negara yang pernah mengganti namanya, hal ini berkaitan dengan nama yang merupakan warisan penjajah, ataupun untuk merubah citranya seperti yang Turkiye lakukan. Beberapa contoh termasuk Belanda yang awalnya bernama Makedonia, yang berubah nama menjadi Makedonia Utara karena perselisihan politik dengan Yunani; Iran, yang mengubah namanya dari Persia pada tahun 1935; Siam, yang berubah nama menjadi Thailand; dan Rhodesia, yang berubah menjadi Zimbabwe untuk menjatuhkan warisan kolonialnya. Penggantian nama negara Turkiye sendiri bukanlah yang pertama kali. Upaya serupa dilakukan pada pertengahan 1980-an di bawah Perdana Menteri Turgut Ozal tetapi tidak pernah mendapatkan sorotan yang besar seperti saat ini.^[8]

Mengapa perubahan citra perlu dilakukan?

“Alasan utama mengapa Turki mengubah namanya adalah untuk menghilangkan asosiasi dengan burung itu,” kata Sinan Ulgen, Ketua EDAM yang berbasis di Istanbul.[9] Bagi Erdogan, nama baru itu mengungkapkan “budaya, peradaban, dan nilai-nilai bangsa Turki dengan cara terbaik.” Menurut Francesco Siccardi, manajer program senior di lembaga pemikir Carnegie Europe, penggantian nama ini juga sebagai “strategi lain yang digunakan oleh pemerintah Turki untuk menjangkau pemilih nasionalis di tahun yang penting bagi politik Turki,”

Posisi Erdogan dalam jajak pendapat telah turun secara signifikan selama bertahun-tahun. Jajak pendapat dari akhir tahun lalu menunjukkan dukungan untuk partai berkuasa yang diikuti oleh Erdogan sekitar 31-33% menurut Reuters, turun dari 42,6% selama pemilihan parlemen 2018.[10] Hal ini juga dapat menjadi sebuah cara pengalihan isu karena krisis ekonomi yang tengah terjadi di negara tersebut.

Selain itu, pergantian nama ini juga berkaitan dengan citra dari sebuah negara. Proposisi utama dari teori citra adalah bahwa “perilaku bergantung pada citra.”[11] Citra sendiri sangat penting bagi sebuah negara untuk melangsungkan kepentingan nasionalnya di ranah internasional. Citra ini dapat berpengaruh pada praktik-praktik hubungan internasional seperti diplomasi dan juga kerja sama di ranah internasional.

[1] Mina Alsharif, Hande Atay Alam, dan Eliza Mackintosh, “Turkey rebrands as ‘Türkiye,’ changing name at the United Nations”, CNN, 3 Juni 2022, https://edition.cnn.com/2022/06/02/europe/turkey-trkiye-united-nations-scli-intl/index.html

[2] Ibid.

[3] “Turkey officially changes name at UN to Türkiye”, The Guardian, 3 Juni 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/03/turkey-changes-name-to-turkiye-as-other-name-is-for-the-birds

[4] Op. Cit.

[5] “Explained: Why Turkey now wants to be called Türkiye”, India Express, 4 Juni 2022, https://indianexpress.com/article/explained/turkey-name-change-turkiye-explained-7952091/

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Mohammed Abdelbary, “Why Turkey changed its name: populism, polls and a bird”, CNN, 3 Juni 2022, https://edition.cnn.com/2022/06/03/middleeast/turkey-name-change-mime-intl/index.html

[9] Ibid.

[10] https://www.reuters.com/markets/currencies/erdogans-approval-ratings-up-lira-stabilises-poll-2022-01-20/

[11] Kenneth E. Boulding, “The Image: The Knowledge in Life and Society”, Ann Arbor Paperbacks The University of Michigan Press, Amerika Serikat