Menu

Search Results for: ISIS-K

Mengenal ISIS-K: Kelompok Ekstrimis Di Balik Serangan Bom Di Kabul

, , , 1

Menurut pernyataan dari Kementerian Kesehatan Publik Afghanistan, setidaknya 170 orang yang terdiri dari 13 personil militer Amerika Serikat (AS) dan warga Afghanistan menjadi korban dua bom bunuh diri di area Bandar Udara Kabul pada 26 Agustus 2021. Tragedi ini menghasilkan korban jiwa berkewarganegaraan AS terbanyak sejak tahun 2011. Terkait pelaku bom bunuh diri, kelompok bernama ISIS-Khorasan atau sering disebut ISIS-K mengklaim bahwa serangan bom tersebut merupakan tindakan kelompoknya walaupun sampai saat ini belum ada bukti pasti.

Siapa itu ISIS-K?

ISIS-K, merupakan cabang dari kelompok teror ISIS yang berasal dari Iraq dan Suriah. Kelompok ISIS sendiri merupakan kelompok militan yang dikenal dengan aksi ekstrim yang sering menimbulkan banyak korban jiwa. Aksi-aksi tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan untuk berjihad. Walaupun pada 2019 menurut Syrian Democratic Forces, ISIS telah kehilangan benteng terakhirnya di Suriah, yang mengakhiri kekhalifahan buatan kelompok tersebut,justru ISIS-K berdiri pada tahun 2015 dan mulai aktif melakukan aksinya sejak saat itu. Walaupun tidak ada pernyataan jelas mengenai bagaimana hubungan ISIS dan cabang Khorasan, namun keduanya memiliki misi yang sama.

Berbeda dengan Taliban yang tujuannya berfokus pada menguasai pemerintahan Afghanistan dan mendirikan negara Islam baru, ISIS-K sendiri memiliki jaringan internasional yang diharapkan suatu saat dapat membangun kekhalifahan global. Namun, ISIS-K yang saat ini berada di Afghanistan sedang berupaya membangun kekhalifahan dengan hukum syariah di wilayah Khorasan yang meliputi bagian dari Iran, Asia Tengah, Afghanistan, dan Pakistan.

Menurut Global Terrorism Index, hingga tahun 2019, ISIS-K tetap menjadi kelompok teror paling mematikan kedua di Asia Selatan selama tiga tahun berturut-turut walaupun berada di bawah tekanan militer yang kuat dari pasukan keamanan Afghanistan dan bantuan militer AS dan mempertahankan eksistensinya di Afghanistan timur dan utara, Kabul, Herat dan Jalalabad. Melansir wawancara yang dilakukan CNN dengan seorang pemimpin ISIS-K dari wilayah Kunar hanya beberapa hari sebelum Taliban berhasil menguasai Afghanistan, mengatakan bahwa ISIS-K akan menyatakan perang dengan pihak-pihak yang tidak sepemahaman dengannya, termasuk Taliban yang saat ini dianggap berada di bawah kekuatan asing. Walaupun pernah memiliki hampir 3000 anggota, menurut wawancara yang dilakukan CNN, kini anggota ISIS-K di Afghanistan hanya berjumlah 600 orang dikarenakan banyaknya konflik dengan militer Amerika Serikat yang memakan korban.

Respon terhadap serangan ISIS-K

Merespon serangan bom bunuh diri, sebelum pihak Taliban—kelompok yang menguasai Afghanistan saat ini—juru bicara US Central Command Bill Urban mengatakan bahwa “Pasukan militer AS melayangkan serangan udara tak berawak kepada sebuah kendaraan di Kabul yang diduga merupakan anggota ISIS-K yang akan segera melakukan serangan bom selanjutnya di Bandara Internasional Hamad Karzai,” Pihak Taliban juga kemudian mengutuk serangan bom yang terjadi, namun Bilal Kareemi, juru bicara Taliban, mengatakan kepada CNN bahwa mereka tidak membenarkan AS untuk melakukan operasi di wilayah Afghanistan dan seharusnya memberi tahu Taliban mengenai operasi udara tersebut.

Modernisasi Militer Jepang dan Korea Selatan: Ambisi Besar Dengan Krisis Waktu

, , , , , , , 0

Di tengah situasi regional yang semakin tegang Jepang dan Korea Selatan sedang berupaya untuk memperkuat postur pertahanan mereka dengan melakukan berbagai cara seperti meningkatkan anggaran pertahanan, mengembangkan persenjataan canggih secara mandiri, serta memperdalam aliansi atau kemitraan sebagai bentuk dari external balancing. Keinginan untuk memperkuat postur pertahanan merupakan prioritas penting bagi kedua negara karena mereka sedang menghadapi ancaman bersama yang dapat mengancam keamanan nasional dan kedaulatan mereka. Di satu sisi Korea Selatan menghadapi Korea Utara yang semakin kuat akibat dari bantuan militer Rusia dan China serta pengalaman tempur yang di bawa pulang oleh pasukan ekspedisi mereka yang bertempur di invasi terhadap Ukraina. Di sisi lain Jepang sedang menghadapi China yang semakin asertif dalam memperkuat klaim wilayah mereka di Kepulauan Senkaku. Selain itu China juga telah berulang menyatakan keinginan untuk mempersatukan Taiwan bahkan jika mereka harus menggunakan kekuatan militer. Merespon hal tersebut Jepang menyatakan bahwa mereka akan mengerahkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) jika Taiwan menghadapi serangan dari China. Hal ini telah menyebabkan ketegangan antara kedua negara meningkat.

Untuk menghadapi ancaman tersebut kedua negara mengambil jalan ambisius yang menyeimbangkan keharusan untuk mencapai kemandirian industri pertahanan serta mengakomodasi kepentingan sekutu utama mereka yakni Amerika Serikat. Dalam kasus Korea Selatan, mereka telah mempercepat program pengembangan persenjataan canggih secara mandiri seperti pesawat tempur KF-21 Boromae, rudal anti-kapal (ASM) supersonik ASM-II, rudal penjelajah (KALCM) Chenryong, dan rudal pertahanan udara jarak jauh L-SAM. Di saat yang sama Korea Selatan juga meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat dengan menyepakati pengembangan kapal selam penyerang bertenaga nuklir (SSN) dan pembelian pesawat tempur siluman multiguna F-35 Lightning. Di sisi lain Jepang telah berupaya untuk membangun ulang industri pertahanan mereka dengan mengembangkan persenjataan seperti rudal penyerang dan penjelajah tipe 12, kapal tempur fregat multiguna kelas Mogami, pesawat tempur siluman X-2 Shinshin, rudal hipersonik, dan pengembangan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efektivitas JSDF dalam skenario tempur. Selain mengembangkan persenjataan secara mandiri Jepang juga meningkatkan kerja sama dengan sekutu mereka seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Italia untuk mengembangkan persenjataan generasi baru sekaligus memperkuat kapabilitas serangan balasan mereka. Hal ini dapat dilihat dengan partisipasi Jepang dalam program pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 global combat air programme (GCAP), pembelian rudal penjelajah BGM-109 Tomahawk, dan kemungkinan pengembangan SSN dengan Amerika Serikat.

Seluruh upaya tersebut merupakan program ambisius karena komitmen finansial dan politik yang harus diberikan oleh Jepang dan Korea Selatan untuk memastikan bahwa program pengembangan dan pembelian yang mereka lakukan dapat mendapatkan hasil yang diinginkan. Akan tetapi terdapat satu tantangan yang bisa menyebabkan seluruh upaya tersebut sulit untuk tercapai. Tantangan tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk mengoperasikan seluruh persenjataan tersebut. Saat ini Korea Selatan dan Jepang merupakan negara yang sedang mengalami krisis populasi akibat dari angka kelahiran yang cukup rendah. Krisis ini telah memberikan dampak negatif terhadap sektor pertahanan kedua negara. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Korea Selatan (ROKA) dan JSDF terpaksa melakukan reformasi darurat dengan menyesuaikan jumlah prajurit yang diperlukan guna mempertahankan kesiapan operasional serta meningkatkan masa aktif prajurit yang tersedia untuk mempertahankan retention. Jika perang meletus di kawasan Asia Timur, keterbatasan ini dapat menjadi bom waktu yang dapat dieksploitasi oleh rival utama mereka yakni China dan Korea Utara dalam skenario perang. Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dan Angkatan Bersenjata Rakyat Korea Utara (KPA) dapat mengeksploitasi kekurangan tersebut dengan memberikan tekanan konstan terhadap JSDF dan ROKA hingga mereka tidak mampu menggantikan seluruh prajurit yang telah tewas dalam pertempuran.

Selain krisis populasi, terdapat juga isu keandalan Amerika Serikat sebagai sekutu yang dapat dipercaya dalam program modernisasi postur pertahanan. Bagi Korea Selatan tantangan ini merupakan sebuah isu nyata karena walaupun mereka memiliki pakta pertahanan bilateral, hal ini tidak berarti Amerika Serikat akan memberikan seluruh teknologi pertahanan paling canggih mereka kepada Negeri Ginseng. Hal ini dapat dilihat dalam dua kasus yakni pengembangan KF-21 Boromae dan keinginan Korea Selatan untuk mengakuisisi komponen cooperative engagement capability (CEC) dari sistem tempur AEGIS. Amerika Serikat enggan memberikan Korea Selatan teknologi kunci seperti CEC dan sistem avionik yang diperlukan untuk mempercepat pengembangan KF-21 Boromae. Hal ini telah memperlambat pengembangan sistem persenjataan Korea Selatan karena tanpa teknologi kunci yang dimiliki Amerika Serikat mereka harus mencari pemasok lain untuk menyediakan teknologi yang diperlukan. Kasus yang serupa juga dialami oleh Jepang karena sebelum adanya pesawat tempur F-35 Lightning, Negeri Sakura telah berupaya untuk membeli pesawat siluman F/A-22 Raptor dari Amerika Serikat. Akan tetapi upaya ini dicekal oleh pemerintah Amerika Serikat karena saat itu Negeri Paman Sam ingin mempertahankan monopoli terhadap teknologi pesawat siluman.

Krisis Kepercayaan Masyarakat Indonesia

, , , 0

Pada 15 Juli 1979 Presiden ke-39 Amerika Serikat Jimmy Carter memberikan sebuah pidato melalui televisi tentang sebuah penyakit yang menurutnya adalah ancaman bagi dasarfundamental Negeri Paman Sam. Dalam pidato tersebut Presiden Carter menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang menghadapi sebuah krisis kepercayaan (crisis of confidence) karena masyarakat Negeri Paman Sam sudah tidak percaya dengan institusi pemerintahan dan sistem politik mereka akibat dari berbagai faktor seperti kebohongan tentang situasi perang di Vietnam, krisis energi tahun 1979 akibat dari Revolusi Islam Iran, skandal Watergate, serta stagnasi ekonomi. Ketidakpercayaan ini diperburuk dengan adanya politik partisan, keengganan elit politik dari Partai Republikan dan Partai Demokrat untuk berkompromi demi kepentingan bersama, dan kebijakan yang berbeda dengan keinginan masyarakat karena para pejabat publik yang terpilih dikendalikan oleh kelompok lobi politik kuat.

Pidato yang diberikan oleh Presiden Carter dianggap sebagai sesuatu yang mendahului zamannya karena isi dari orasi tersebut tetap relevan bahkan setelah sang presiden meninggalkan Gedung Putih pada tahun 1980. Hal ini dapat dilihat dengan situasi yang dihadapi oleh masyarakat Amerika Serikat saat ini seperti pengesahan Big Beautiful Bill oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Pengesahan undang-undang (UU) tersebut merugikan masyarakatAmerika Serikat karena anggaran yang dibutuhkan untuk program kesejahteraan sosial yang ada seperti SNAP, Medicare, dan Medicaid terpotong sementara anggaran pertahanan dan Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) ditingkatkan secara signifikan. Pengesahan Big Beautiful Bill menyebabkan masyarakat Amerika Serikat semakin tidak percaya dengan pemerintahan mereka dan hal tersebut dapat dilihat dengan data yang diterbitkan oleh organisasi non-pemerintahan (NGO) Partnership of Public Service menunjukkan bahwa hanya 33% dari publik Amerika Serikat percaya dengan pemerintah federal.

Saat ini Indonesia sedang menghadapi situasi yang serupa dengan Amerika Serikat dan hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan ideologi Pancasila dan sistem demokrasi multipartai. Kemiripan ini dapat dilihat dengan berbagai isu yang menyebabkan kekecewaan atau kemarahan publik. Isu tersebut diantaranya adalah pembangkangan konstitusi yang dilakukanoleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kurangnya transparansi dalam membuat kebijakan, pemblokiran rekening bank dan uang digital dormant, kasus keracunan makanan pada aktivitas makanan bergizi gratis (MBG), pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2019, brutalitas oknum Polri, dan kenaikan pajak bumi bangunan (PBB) sebesar 250% hingga 1000% di berbagai daerah seperti Pati, Semarang, Jombang, dan Cirebon. Selain seluruh isu tersebut terdapat juga masalah komunikasi publik yang memperburuk krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Seluruh permasalahan tersebut merupakan bahaya bagi Indonesia karena dampak psikologis yang diberikan tidak mudah hilang dari kesadaran kolektif masyarakat. Akibatnya masyarakat akan semakin tidak percaya terhadap institusi negara yang ada. Kondisi tersebut dapat berkembang menjadi sebuah siklus downward spiral yang mana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Hal ini dapat mengancam dasar fundamental Indonesia karena tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dapat membukapeluang bagi kelompok tertentu menggunakan kemarahan publik untuk mendorong pemahamanmereka tentang bagaimana Indonesia seharusnya dipimpin bahkan jika visi yang diberikan bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan komprehensif untuk mengakhiri krisis kepercayaan dan mengembalikan mandat pemerintah di mata masyarakat Indonesia. Dalam pendekatan tersebut pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam merancang kebijakan publik. Adanya transparansi dalam merancang kebijakan publik merupakan sebuah keharusan karena Indonesia adalah negara multikultural, multirasial, dan multireligius sehingga peraturanapapun yang dibuat harus bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat majemuk. Dalam hal ini pemerintah Indonesia bisa belajar ke beberapa negara seperti Swedia, Selandia Baru, Kanada, dan Jepang yang memiliki rekam jejak baik dalam merancang kebijakan publik secara transparan. Selain meningkatkan transparansi pemerintah juga harus menunjukan komitmen terhadap akuntabilitas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Agar hal ini bisa tercapai dibutuhkan beberapa langkah awal seperti menghukum oknum institusi yang melanggar hukum, meningkatkan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum, dan mendukung upaya transformasi dan pembenahan diri institusi yang ada. Terakhir, dibutuhkan pembenahan komunikasi publik agar masyarakat dapat merasakan bahwa pemerintah mendengarkan keluhan mereka dan sedang berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Agar pembenahan ini berhasil, diperlukan gaya komunikasi yang tegas dan faktual. Ketegasan dalam komunikasi publik diperlukan karena masyarakat perlu mengetahui langkah yang akan diambil oleh pemerintah dalam menghadapi sebuah isu atau krisis. Selain ketegasan, ucapan yang diberikan oleh pemerintah dan pejabat publik harus faktual karena publik harus mengetahui realita yang dihadapi negara. Dengan mengetahui realita tersebut masyarakat dapat mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi situasi sementara pemerintah dapat membentuk sebuah rencana aksi yang efektif dalam menghadapi isu tersebut.

Kepresidenan Trump yang baru dapat menjungkirbalikkan dunia yang sudah bergejolak

, , , , , , 0

Dunia tampaknya berada di titik balik karena Amerika Serikat (AS) memasuki masa pemilihan umum. Partai Republik yang beroposisi di Senat AS memblokir rancangan undang-undang bantuan Ukraina dan Israel atas tuntutan agar pemerintahan Biden menerapkan langkah-langkah kontrol perbatasan baru di AS. RUU ini akan memberikan bantuan sebesar US$ 64 miliar untuk Ukraina dan Israel.[1]

Sementara itu, sebuah paket Uni Eropa yang diusulkan sebesar 50 miliar euro masih belum disetujui karena perbedaan dalam pengelompokan mengenai bagaimana mendanainya. Namun, dana tersebut kemungkinan besar masih akan cair. Namun, kesan ketidakpastian dan keengganan tidak bisa menjadi pertanda baik untuk masa depan. Hal ini terjadi pada saat Ukraina berada dalam kesulitan. Dengan serangan musim panasnya yang gagal membuat kemajuan yang signifikan, Ukraina kini menghadapi mesin perang Rusia yang terus bergerak maju, tanpa mempedulikan jumlah korban yang sangat besar.

Hingga saat ini, dua pendukung utama Ukraina telah memberikan sedikit bantuan, memasok peralatan dan material yang cukup untuk membuat semuanya berjalan. Sekarang, pada saat yang genting ini, kedua pendukung tersebut sekali lagi ditemukan kekurangan. Yang lebih buruk lagi adalah fakta bahwa di kedua sisi Atlantik, dukungan untuk Ukraina, yang tadinya dianggap biasa saja, telah surut dan menjadi sebuah sepakbola politik. Menurut Pew Research, 50 persen anggota Partai Republik sekarang mengatakan bahwa AS memberikan terlalu banyak bantuan kepada Ukraina.[2] Blokade di Polandia dan Slovakia menghalangi truk-truk Ukraina untuk membawa pasokan yang sangat dibutuhkan ke negara tersebut. Keluhannya adalah para pengemudi truk Ukraina meremehkan mereka.[3]

Apa yang terjadi di Ukraina dapat berdampak signifikan di belahan dunia lain, yaitu di Taiwan. Pernyataan China bahwa mereka dapat mencaplok Taiwan dengan paksa telah menjadi sangat penting mengingat invasi Rusia ke Ukraina. Aliansi Barat yang meraba-raba di Ukraina dapat bergaung di Asia Timur dan membujuk China bahwa mereka dapat lolos dari aneksasi paksa terhadap Taiwan.

Pada bulan Januari, republik Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri akan mengadakan pemilihan presiden. Saat ini, Lai Ching-te alias William Lai dari Partai Progresif Demokratik yang pro-kemerdekaan memimpin dalam jajak pendapat. Hou Yu-ih dari Kuomintang (KMT) tidak jauh di belakang dan telah menjelaskan bahwa ia mendukung kebijakan negosiasi dan kompromi dengan China.

Lai, yang merupakan wakil dari Presiden Tsai Ing-wen saat ini, berniat untuk mengikuti kebijakan pendahulunya untuk mendorong kedaulatan Taiwan dan menjadi mitra yang bersedia untuk AS dalam melawan China. Ini adalah kebijakan yang telah menyebabkan gesekan besar antara China dan Taiwan, serta Cina dan AS.

Dalam pertemuan antara Xi dan Biden pada bulan November,[4] pemimpin China mendesak AS untuk berhenti mempersenjatai Taiwan dan “mendukung penyatuan kembali China secara damai.” Meskipun AS tidak memiliki perjanjian pertahanan dengan Taiwan, Biden telah mengatakan beberapa kali bahwa AS akan membela Taiwan jika diserang. Kesalahan langkah di Ukraina dapat meyakinkan rakyat Taiwan bahwa AS adalah penjamin yang tidak dapat diandalkan untuk status mereka dan berkompromi dengan China mungkin merupakan pilihan yang lebih baik.

Namun, tantangan terbesar bagi sistem global datang dari kemungkinan kembalinya Donald Trump sebagai presiden AS. Saat ini, hampir dapat dipastikan bahwa Trump akan menjadi calon dari Partai Republik dalam pemilihan Presiden AS berikutnya.[5] Hal ini mungkin dapat mengarah pada situasi di mana AS sendiri dapat mengubah arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Trump pada masa jabatan pertamanya.

Pada hari pertamanya sebagai presiden,[6] ia menarik AS keluar dari Trans Pacific Partnership (TPP), dan pada masa jabatannya, ia menolak dan merusak model pro-globalisasi dari sistem global dan juga memutuskan bahwa Cina adalah saingan Amerika yang paling konsekuen. Pada hari-hari terakhirnya, ia berusaha melakukan kudeta. Tidak semua kebijakan Trump buruk; mereka membujuk Eropa dan Jepang untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka dan memulai proses pemotongan akses China ke teknologi kelas militer AS. Baik atau buruk, dia mengubah kebijakan AS dalam kebijakan luar negeri dan domestik AS dengan tegas seperti yang terlihat dari fakta bahwa Presiden Biden mengadopsi banyak kebijakan dan mengembangkannya.

Semua krisis global baru-baru ini akan masuk ke dalam kampanye pemilu AS yang akan datang. Trump akan menuduh Biden sebagai sosok yang lemah dan memimpin kemunduran Amerika, mulai dari Afghanistan, Ukraina, Gaza, dan Taiwan. Pendekatan Trump sendiri terhadap krisis-krisis yang sedang berlangsung dapat menjadi kacau dan berlawanan, memperdalam kesan kemunduran dan pelemahan AS.

Masa kepresidenan Trump yang kedua dapat berarti banyak hal,[7] dan tentunya akan lebih buruk bagi AS dan dunia daripada masa jabatan pertamanya. Di dalam negeri, seperti yang tampaknya ditunjukkan oleh Trump sendiri, hal ini bahkan dapat berarti kediktatoran di dalam negeri. Jika pengadilan dan media tidak dapat memeriksa ekses-ekses Trump saat dia tidak berkuasa, kecil kemungkinan mereka akan melakukannya saat dia menjadi presiden lagi. Terlepas dari pencapaian tahun-tahun Biden, suasana nasional menunjukkan ketidakbahagiaan dengan sistem politik dan pesimisme yang melingkupi semuanya.

Dalam skenario terburuk, kepresidenan Trump dapat membuat AS menarik diri dari NATO,[8] meninggalkan Ukraina untuk mengurus dirinya sendiri dan Taiwan untuk membuat kesepakatannya sendiri dengan China. Sekutu dan teman-teman di seluruh dunia akan menghadapi dunia di mana AS tidak lagi menjamin keamanan mereka. Rencana Trump untuk memberlakukan tarif 10 persen untuk semua impor akan mengakhiri sistem perdagangan terbuka yang biasa digunakan dunia.

Negara-negara yang bergantung pada AS untuk keamanan akan kehilangan anggota tubuhnya. Hal ini akan menimbulkan tekanan pada Jepang dan Korea Selatan untuk melewati ambang batas nuklir. Tergantung pada bagaimana détente dengan Iran, hal ini juga dapat mendorong Riyadh ke arah itu. Keberhasilan Rusia di Ukraina dapat mengguncang tatanan Eropa. Apakah Berlin memutuskan untuk melewati ambang batas akan tergantung pada Prancis dan Inggris.

 

[1] Patricia Zengerle. US Senate Republicans block Ukraine, Israel aid bill over border dispute. Reuters. 7 Desember 2023.  https://www.reuters.com/world/us/us-senate-sets-test-vote-ukraine-aid-despite-republican-opposition-2023-12-06/

[2] Andy Cerda. About half of Republicans now say the U.S. is providing too much aid to Ukraine. Pew Research Center. 8 Desember 2023. https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/12/08/about-half-of-republicans-now-say-the-us-is-providing-too-much-aid-to-ukraine/

[3] Jan Lopatka. Slovak truckers block Ukraine border crossing, joining Polish protests. Reuters. 1 Desember 2023. https://www.reuters.com/world/europe/slovak-truckers-start-ukraine-border-crossing-blockade-joining-polish-protests-2023-12-01/

[4] The Economist. Who will be the next president of Taiwan?.  2 Januari 2024. https://www.economist.com/interactive/2024-taiwan-election

[5] Thompson Chau. Taiwan’s defining moment:Election to determine future of relations with China. Asia Nikkei. 6 Desember 2023. https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Taiwan-s-defining-moment-Election-to-determine-future-of-relations-with-China

[6] The Economist. Who will be the next president of Taiwan?.  2 Januari 2024. https://www.economist.com/interactive/2024-taiwan-election

[7] The Economist. Donald Trump poses the biggest danger to the world in 2024. 16 November 2023. https://www.economist.com/leaders/2023/11/16/donald-trump-poses-the-biggest-danger-to-the-world-in-2024

[8] Financial Times. https://www.ft.com/content/4953c927-758b-4498-9562-3858aa5e2d62

Gencatan Senjata Gagal Di Yaman Memperumit Hubungan AS-Saudi

, , , , , , , 0

Setelah enam bulan yang relatif tenang, pihak-pihak yang bertikai di Yaman pekan lalu gagal memperbarui kesepakatan gencatan senjata. Dengan satu pihak didukung oleh Iran dan yang lainnya oleh Arab Saudi, masih harus dilihat apakah AS akan mendukung sekutu Timur Tengahnya setelah pemotongan minyak besar-besaran pekan lalu – yang dipandang sebagai penghinaan dari kerajaan kaya minyak itu kepada pemerintahan Biden.

Houthi yang didukung Iran dan koalisi saingannya yang dipimpin Saudi telah menyetujui gencatan senjata nasional pada bulan April lalu. Namun akhir pekan lalu atas tuntutan yang berkaitan dengan upah sektor publik. Houthi memberlakukan “tuntutan maksimal dan mustahil yang tidak dapat dicapai oleh para pihak tentu saja dalam waktu yang tersedia,” kata Utusan Khusus AS untuk Yaman, Tim Lenderking dalam sebuah pernyataan.

Beberapa bulan gencatan senjata adalah angin segar bagi jutaan warga Yaman. Periode damai memperlihatkan tingkat masyarakat yang kehilangan tempat tinggal turun 76%, dan jumlah warga sipil yang tewas atau terluka akibat pertempuran turun sebesar 54%, kata PBB pekan lalu.

Lenderking mengatakan bahwa beberapa aspek dari gencatan senjata awal masih dijunjung tinggi, seperti kekerasan yang relatif rendah, pengiriman bahan bakar yang terus berlanjut dan masih dapat diturunkan ke pelabuhan Hodeidah yang dikuasai Houthi serta melanjutkan penerbangan sipil-komersial dari bandara Sanaa. Tapi risikonya sangat tinggi.

Houthi telah memperingatkan investor untuk menjauhi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab karena mereka “penuh dengan risiko,” sebuah pesan yang dilihat sebagai ancaman langsung bahwa kelompok yang didukung Iran siap untuk menyerang sekali lagi. “Dengan Houthi, selalu berisiko untuk tidak menganggap serius ancaman mereka,” Peter Salisbury, konsultan di International Crisis Group, mengatakan kepada CNN.

Houthi Yaman sebelumnya telah meluncurkan serangan ke negara-negara kaya minyak, terutama menargetkan ladang minyak dan bandara utama. Pada bulan Maret, Houthi mengklaim serangan terhadap fasilitas penyimpanan minyak Aramco di Jeddah. Dan pada bulan Januari, mereka mengatakan bahwa mereka berada di balik serangan drone terhadap truk bahan bakar di dekat bandara di Abu Dhabi.

Arab Saudi sebelumnya telah memperingatkan kepada sekutu keamanannya, AS atas serangan-serangan ini, seraya mengkritik pemerintahan Biden atas apa yang dianggapnya sebagai memudarnya kehadiran keamanan AS di Timur Tengah yang bergejolak.

Geopolitik kawasan Timur Tengah juga kini tengah dihadapkan pada sejumlah ancaman keamanan ditambah dengan pembicaraan restorasi perjanjian nuklir antara Iran dan AS. Sanksi berlanjut dari AS dikhawatirkan akan semakin memberdayakan dan mempersenjatai proksi regionalnya yang didominasi oleh Houthi.

Arab Saudi dan AS secara perjanjian tidak tertulis telah menukar minyak untuk keamanan. Tapi sekarang, ketika Arab Saudi menentang AS dengan pemotongan minyak OPEC terbaru, hubungan kedua negara berada di bawah tekanan yang meningkat. Bahkan sejumlah politisi Demokrat AS menuduh Arab Saudi berpihak pada Rusia, dengan mengatakan pemotongan minyak harus dilihat sebagai “tindakan bermusuhan” terhadap AS.

Sementara ada tekanan di dalam AS untuk bereaksi keras terhadap kebijakan energi Arab Saudi, belum terlihat bagaimana AS akan menanggapi perkembangan di Yaman, di mana beberapa orang mengatakan Washington akan bijaksana untuk menegakkan jaminan keamanannya.

Kondisi eksternal ini, merupakan salah satu aspek geopolitik yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Masing-masing negara memiliki preferensi dan juga kepentingan nasionalnya masing-masing dalam menjalankan hubungan luar negeri. Di satu sisi, AS tidak memiliki kewajiban untuk mendukung Arab Saudi sepenuhnya, tetapi, melihat hubungan historis antara keduanya, Arab Saudi tentu berharap mendapatkan dukungan dari AS.

Taliban Keluarkan Resolusi Baru: Afiliasi ISIS Sebagai ‘Sekte Palsu’ dan Meminta Pengakuan Negara yang Sah

, , , , , , , , , , 0

Taliban telah menyatakan bahwa afiliasi ISIS-K sebagai “sekte” korup dan melarang warga Afghanistan berhubungan dengan kelompok tersebut. Taliban mengatakan bahwa sekte ISIS-K tidak berlaku dan menyimpang, sehingga masyarakat Afghanistan dilarang untuk memiliki hubungan apapun dengan mereka.

Kelompok ISIS-K sendiri telah beroperasi di Afghanistan selama beberapa tahun terakhir dan merupakan cabang dari ISIS yang bertanggungjawab atas banyak serangan mematikan di wilayah Afghanistan dan sekitarnya sejak tahun 2015. Namun, sampai saat ini hubungan antara ISIS-K dan kelompok induknya, Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS, tidak sepenuhnya jelas.

Resolusi itu menyusul konferensi tiga hari para pemimpin agama dan sesepuh Afghanistan di Kabul, menurut kantor berita pemerintah Afghanistan, Bakthar. Resolusi Taliban ini juga menjelaskan bahwa Afghanistan mengikuti sistem pemerintahan Islam dan bahwa “oposisi bersenjata terhadap sistem ini dianggap pemberontakan dan korupsi.”

Sebuah resolusi 11 poin yang dikeluarkan pada akhir pertemuan menyerukan pengakuan dan pembukaan bantuan asing, sambil berjanji akan “mengambil langkah-langkah berharga untuk mewujudkan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat serta mencegah kemiskinan dan pengangguran,” lapor Bakthar. Pertemuan di Kabul yang dihadiri 3.000 peserta ditutup pada Sabtu dengan seruan kepada masyarakat internasional untuk mengakui pemerintah yang dipimpin Taliban Afghanistan sebagai pemerintah yang sah.

 “Kami menyerukan PBB dan organisasi internasional lainnya, terutama negara dan organisasi Islam, untuk mengakui emirat Islam sebagai sistem yang sah, berinteraksi secara positif dengannya, menghapus semua sanksi dari Afghanistan, membebaskan dana beku negara Afghanistan, dan mempromosikan ekonomi pembangunan dan rekonstruksi bangsa kita,” kata resolusi tersebut, menurut Bakhthar.

Dalam resolusi tersebut, Taliban juga berjanji setia kepada Mawlawi Haibatullah Akhundzada, pemimpin tertinggi kelompok yang tertutup itu, yang disebutnya sebagai “pemimpin rakyat.” Dalam pidato langka di pertemuan itu, Akhundzada memuji pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban tahun lalu sebagai “sumber kebanggaan bagi warga Afghanistan tetapi juga bagi umat Islam di seluruh dunia.”

“Alhamdulillah, kita sekarang negara merdeka. (Orang asing) tidak boleh memberi perintah kepada kita, itu sistem kita, dan kita punya keputusan sendiri,” tambah Akhundzada. Berbicara kepada para ulama, Akhundzada menegaskan kembali komitmennya terhadap penerapan hukum Syariah, sistem hukum Islam yang berasal dari Al-Qur’an, sambil menyuarakan penentangannya terhadap “cara hidup orang-orang yang tidak beriman.”

Baik organisasi internasional dan negara-negara sampai saat ini enggan untuk mengakui pemerintahan Taliban yang mulai berjalan pada Agustus tahun lalu, setelah menggulingkan pemerintahan ‘demokrasi’ Afghanistan, hanya beberapa waktu setelah Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan.

Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia terutama terhadap perempuan dan anak-anak juga menjadi dasar utama berbagai negara dan organisasi enggan membantu Afghanistan yang tengah dilanda krisis ekonomi dan kemanusiaan, setelah baru-baru ini dilanda gempa yang menewaskan lebih dari 1000 orang.

Taliban Bangun Kekuatan Militer Besar Bagi Afghanistan

, , , , , 0

Kelompok Taliban yang memegang pemerintahan Afghanistan berencana akan membangun “pasukan militer besar” untuk Afghanistan. Baik pejabat dan tentara yang telah terlebih dahulu bergabung dengan kelompok Taliban akan termasuk pada jajaran kekuatan militer ini.

Latifullah Hakimi, kepala Komisi Pembebasan Pangkat Taliban, juga mengatakan pada konferensi pers bahwa mereka telah memperbaiki setengah dari 81 helikopter dan pesawat yang diduga tidak dapat digunakan oleh pasukan pimpinan Amerika Serikat selama penarikan pasukan tahun lalu.[1]

Dilansir dari Al Jazeera, pasukan Taliban menguasai lebih dari 300.000 senjata ringan, 26.000 senjata berat, dan sekitar 61.000 kendaraan militer selama mereka mengambil alih negara itu. Hakimi mengatakan bahwa orang-orang yang sempat menarget masyarakat dan jajaran Taliban kini berada dalam sisi pemerintah. Pada sebuah konferensi pers, Taliban menyatakan telah mengeliminasi hampir 4.500 “orang yang tidak diinginkan” dari jajarannya.[2]

Terdapat beberapa bukti yang terlihat bahwa Taliban telah merekrut beberapa mantan pasukannya ke dalam jajaran militer mereka. Dalam beberapa pekan terakhir, Taliban telah menunjuk dua mantan perwira senior Tentara Nasional Afghanistan untuk menduduki posisi teratas di kementerian pertahanan.[3] Keduanya dikabarkan adalah ahli bedah spesialis yang melekat pada rumah sakit militer utama negara itu.

Menurut Hakimi, proyek pembentukan tentara militer sedang berlangsung. Banyak dari professional di bidangnya seperti pilot, insinyur, dan staf-staf dari pemerintahan Afghanistan sebelumnya untuk berada di proyek kekuatan militernya dan sektor-sektor lain yang menunjang sektor keamanan. Hakimi mengatakan mereka akan membentuk “pasukan besar … sesuai dengan kebutuhan negara dan kepentingan nasional”, meskipun dia tidak merinci jumlahnya.

Aset Afghanistan sendiri telah dibekukan semenjak Taliban mengambil alih kekuasaan. Sehingga Hakimi sendiri mengatakan bahwa salah satu sektor yang “terjangkau” oleh pemerintah Taliban. Rencana Taliban terkait pembangunan kekuatan militer pemerintahannya sendiri telah dibeberkan pada akhir tahun 2021. Para pemimpin Taliban telah menugaskan Menteri Pertahanan Mullah Mohammad Yaqoob, putra mendiang pendiri gerakan Taliban Mullah Mohammad Omar, dan panglima militer Qari Fasihuddin untuk membentuk pasukan militer baru.[4]

“Negara ini membutuhkan tentara reguler yang kecil tapi kuat tidak hanya untuk melindungi dan mempertahankan perbatasan tetapi juga untuk melawan ancaman keamanan internal,” Mohammad, salah satu pemimpin Taliban yang bekerja di Kementerian Pertahanan di Kabul, mengatakan kepada Nikkei Asia.[5]

Mengapa Taliban membuat kekuatan militernya sendiri? Hal ini berkaitan dengan kekuatan nasional dari sebuah negara. Pada dasarnya, kekuatan militer digunakan untuk mempertahankan negara dari ancaman. Kekuatan nasional sendiri memiliki banyak komponen yang dapat diukur maupun tidak. Salah satu komponennya adalah kekuatan militer yang kuat dan modern dapat menjadi aspek kekuatan yang kredibel bagi negara dimana menurut beberapa ahli teori, kekuatan militer dapat digunakan dalam krisis apapun.[6]

Kekuatan militer juga merupakan salah satu aspek penting bagi negara berkembang, dimana dalam kasus ini Taliban baru saja menggulingkan kekuasaan Pemerintah Afghanistan sebelumnya. Taliban membutuhkan suatu kekuatan yang dapat menjamin keamanan dan kelancaran pemerintahannya. Di antaranya adalah, pencegahan ancaman dan juga menjaga keamanan dan stabilitas berbagai sektor negara.

Ketika dihadapkan pada sistem internasional, jika dilihat dari pendekatan realisme, sistem yang anarki membuat kekuatan militer sangat penting dan tidak bisa dihindari. Osgood dan Kissinger (1971) berpendapat bahwa penggunaan kekuatan militer ketika dikendalikan dapat digunakan untuk memeriksa ekses negara-negara kejam dalam sistem internasional.[7] Dengan kata lain, sebuah negara memerlukan kekuatan militer untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Walaupun begitu, kekuatan militer menjadi salah satu alat yang digunakan sesuai dengan kepentingan nasional sebuah negara. Jika AS menggunakan kekuatan militernya untuk menjaga keamanan dunia, Taliban tentu tidak akan melakukan hal yang sama.

Taliban sendiri merupakan sebuah kelompok yang sebelumnya telah memiliki kekuatan bersenjatanya, banyak dari anggotanya yang terlibat pada perang melawan pemerintahan Afghanistan sebelumnya yang dibantu oleh AS. Namun, karena kini Taliban menjadi pemimpin—walaupun belum diakui negara manapun—ia berusaha untuk menstabilkan Afghanistan di bawah kepemimpinannya.

Aset Afghanistan yang dibekukan oleh AS membuat kekuatan militer menjadi salah satu opsi yang dapat diunggulkan saat ini. Walaupun dalam kenyataannya, pembentukan kekuatan militer yang besar membutuhkan dana—yang saat ini tidak dimiliki Taliban—yang tidak sedikit.

Taliban sendiri berjanji untuk menghalau pertumbuhan kelompok terorisme di Afghanistan semenjak pemerintahannya pada Agustus tahun lalu. Untuk itu, Taliban memerlukan sebuah kekuatan militer yang terinstitusionalisasi. Hal ini bertujuan agar kekuatan militer dapat digunakan sesuai dengan kepentingan nasional Afghanistan yang jika memang benar, akan berusaha meruntuhkan kelompok terorisme seperti ISIS-K yang melancarkan aksinya di berbagai wilayah di Afghanistan yang sampai saat ini tercatat memakan korban sebanyak 397 jiwa.[8]

Pada akhir Februari lalu, Taliban dikabarkan tengah berusaha “mengamankan” situasi internal negaranya dengan melakukan penyisiran keamanan besar-besaran di Kabul dan kota-kota Afghanistan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencari senjata dan criminal yang dicurigai menjadi pelaku dari beberapa penculikan dan perampokan baru-baru ini.[9]

Menurut pengakuan beberapa warga kepada AFP, anggota Taliban melakukan pencarian secara kasar, tetapi beberapa orang lainnya mengatakan “kunjungan” Taliban dinilai sopan. Etika juga menjadi hal penting mengapa Taliban perlu menginstitusionalkan kekuatan militernya. Kesamaan moral dapat membuat pandangan masyarakat terhadap pemerintah Taliban Afghanistan menjadi baik dan oknum dapat ditindaklanjut dengan tata cara yang benar.

Dalam operasi pencarian tersebut, pihak berwenang Afghanistan mengatakan bahwa Taliban berhasil menemukan dua korban penculikan selama operasi dan juga membebaskan dua gadis remaja yang mereka temukan dirantai di ruang bawah tanah.[10] Dukungan dari masyarakat terhadap kekuatan militer juga menjadi hal penting bagi berlangsungnya pemerintahan sebuah negara. Taliban yang masih erat dengan citranya yang cukup buruk dapat memanfaatkan pembentukan kekuatan militer ini bahwa Taliban saat ini telah berubah.

[1] “Taliban to create Afghanistan ‘grand army’ with old regime troops”, Al Jazeera, 22 Februari 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/2/22/taliban-create-grand-army-afghanistan-old-regime-troops

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Zia Ur Herman, “Taliban quietly forming regular army to make Afghanistan a state”, Nikkei Asia, 12 Desember 2021, https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Afghanistan-turmoil/Taliban-quietly-forming-regular-army-to-make-Afghanistan-a-state

[5] Ibid.

[6] Caspar W. Weinberger (1984), “The Use of Military Power”, Frontline by Public Broadcasting Service, https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/military/force/weinberger.html

[7] Alaibo Sinikiem Johnson, “Military Power and the Use of Force in International Politics: A Realist Perspective”, 1 Mei, 2021, International Journal of Comparative Studies in International Relations and Development, Volume 7, No. 1.

[8] “Nearly 400 civilians killed in Afghanistan under Taliban rule: UN”, Al Jazeera, 7 Maret 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/3/7/un-400-civilians-killed-in-afghanistan-under-taliban-rule

[9] “Taliban conducting house-to-house sweep across Afghan capital”, Al Jazeera, 27 Februari 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/2/27/taliban-conducting-house-to-house-sweep-across-afghan-capital

[10] Ibid.

Taliban Memenangkan Dukungan Untuk Mendapatkan Bantuan Kemanusiaan

, , , , , 1

Taliban memenangkan dukungan untuk menerima bantuan dari Amerika Serikat (AS) dan Sekutu pada pembicaraan di Moskow untuk menerima bantuan mencegah mencegah keruntuhan ekonomi dan bencana kemanusiaan. Kemenangan ini didukung oleh 10 negara yaitu Rusia, Cina, Pakistan, India, Iran, dan lima negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah bergabung dengan Taliban dalam menyerukan agar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan konferensi sesegera mungkin untuk membantu membangun kembali Afghanistan.

Pembicaraan itu menitik beratkan bantuan berasal dari AS. Baik Taliban maupun negara-negara yang mendukungnya mengatakan bahwa “dengan pemahaman, tentu saja, bahwa beban utama … harus ditanggung oleh pasukan militernya yang hadir di negara ini (Afghanistan) selama 20 tahun terakhir.” Pembicaraan itu dilakukan setelah Moskow mengatakan pada hari Selasa bahwa Rusia, China dan Pakistan bersedia memberikan bantuan ke Afghanistan, yang sekarang dihadapkan oleh krisis kemanusiaan dan ekonomi. AS sendiri tidak hadir pada pembicaraan itu karena alasan teknis, namun bersedia berdialog dengan pihak Taliban di waktu mendatang. AS telah menyatakan bersedia membantu Afghanistan dari kehancuran jika tidak dikaitkan dengan pengakuan Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban.

Rusia sendiri menjadi pendukung utama untuk bantuan bagi Taliban Afghanistan, pasalnya Dmitry Peskov, Juru Bicara Kremlin mengatakan bahwa setiap tumpahan konflik dari Afghanistan dapat mengancam stabilitas regional. Hal ini berkaitan dengan aktifitas terorisme yang semakin meningkat semenjak Taliban memerintah. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov juga mengatakan pada konferensi tersebut bahwa Rusia mengakui “upaya” Taliban untuk mencoba dan menstabilkan situasi di Afghanistan. Walaupun begitu, Lavrov mendesak kelompok itu untuk membentuk pemerintahan “yang tidak hanya mencerminkan kepentingan kelompok etnis tetapi semua kekuatan politik” di Afghanistan.

Walaupun Rusia mendukung pemberian bantuan kepada Afghanistan secara penuh, tetapi Rusia masih menahan pengakuan bahwa Taliban adalah pemerintah resmi Afghanistan, Lavrov mengatakan bahwa Rusia masih menunggu kelompok itu memenuhi janji yang dibuat pada awal masa pemerintahan Taliban kemarin. Pada masa awal pemerintahannya, Taliban menjanjikan bahwa wanita diperbolehkan mengenyam bangku pendidikan dan juga bekerja tanpa perlu didampingi pria saat meninggalkan rumah dan yang paling penting adalah mencegah Afghanistan menjadi rumah bagi para teroris seperti ISIS-K.

Sebelumnnya, AS telah membekukan akses cadangan bank sentral milik Afghanistan beberapa waktu setelah Taliban menggulingkan kekuasaan Ashraf Ghani. Seorang pejabat pemerintah AS mengatakan kepada kantor berita AA bahwa  “Setiap aset Bank Sentral yang dimiliki pemerintah Afghanistan di Amerika Serikat tidak akan tersedia untuk Taliban.” Kebijakan ini terus berlanjut hingga hari ini, pada 19 Oktober lalu, Wakil Menteri Keuangan AS Wally Adeyemo mengatakan bahwa AS tidak melihat situasi dimana Taliban akan diizinkan mengakses cadangan bank sentral Afghanistan, yang sebagian besar dipegang oleh Amerika Serikat.

20 Tahun Sejak Peristiwa 9/11: Gagalkah Amerika Serikat Memerangi Terosis di Afghanistan?

, , , , , , 0

Think-20-Tahun-Sejak-Peristiwa-9-11-1Download

20 tahun silam, empat pesawat dengan tujuan Kalifornia dibajak oleh 19 anggota kelompok esktrimis Al-Qaeda.  Dua pesawat menghantam gedung World Trade Center di New York, satu pesawat menabrak Gedung Pentagon, dan pesawat terakhir jatuh di sebuah ladang di Shanksville, Pennsylvania. Tragedi itu disinyalir didanai oleh kelompok pimpinan Osama Bin Laden dan menewaskan hampir 3000 orang. 100 hari sejak kejadian tersebut, Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush memaparkan pidato terkait kejadian yang sampai saat ini dikenal 9/11 (Nine eleven) yang kemudian mendeklarasikan War on Terrorism. Setelah 20 tahun pasca tragedi tersebut, bagaimana perkembangan Amerika Serikat dalam memerangi terosis di Afghanistan?

“Serangan itu terjadi di wilayah Amerika, tetapi itu adalah serangan terhadap hati dan jiwa dunia yang beradab. Dan dunia telah bersatu untuk berperang baru dan berbeda, yang pertama, dan kami berharap satu-satunya, dari perang yang baru dan berbeda. Abad 21. Perang melawan semua orang yang berusaha mengekspor teror, dan perang melawan pemerintah yang mendukung atau melindungi mereka” tutur Presiden AS ke 43 itu. 2 bulan setelah peristiwa 9/11, AS memulai perang di Afghanistan untuk memburu Bin Laden dan siapapun yang membantunya, termasuk kelompok Taliban. Hingga pada tahun 2011, Angkatan Laut AS mengklaim bahwa mereka telah membunuh Bin Laden dan menguburnya di laut. Namun, peperangan AS di Afghanistan melawan teroris tidak hanya sampai disitu.

Bertepatan dengan 20 tahun kejadian 9/11, akhirnya AS memutuskan untuk menarik pasukannya, yang semula dijadwalkan selesai pada akhir Mei 2021 mundur menjadi akhir Agustus 2021. Penarikan pasukan AS ini terbilang cukup damai dan tidak banyak menimbulkan korban jiwa, karena pihak AS dan kelompok Taliban membuat komitmen akan hal itu. Beberapa hari menuju selesainya operasi penarikan pasukan AS, sebuah bom bunuh diri meledak di dekat pintu Bandara Kabul, menewaskan anggota militer AS dan juga masyarakat sipil yang mengantri untuk keluar dari Afghanistan lewat jalur udara. ISIS-Khorasan atau ISIS-K kemudian mengklaim bahwa pelaku bom tersebut adalah anggotanya. Hingga 30 Agustus 2021, AS resmi keluar dari Afghanistan, namun di detik-detik terakhir keberangkatan, masih ditemukan serangan teroris.

 

Bagaimana tren terorisme di Afghanistan selama 20 tahun?

Banyak pihak yang mengkritik Joe Biden, Presiden AS ke-46 bahwa AS terlalu terburu-buru dalam melakukan operasi penarikan militer dan AS bertanggung jawab atas kondisi Afghanistan saat ini, dimana pemerintahan Ashraf Ghani, yang saat ini harusnya menjabat sebagai presiden Afghanistan berhasil digulingkan oleh Taliban dalam waktu singkat. Melihat data-data dari Global Terrorism Index(GTI), sejak 2002 memang ada kenaikan tren terorisme, walaupun AS dengan dukungan banyak negara mendeklarasikan peperangan melawan teroris. Selain memerangi teroris di Afghanistan, AS juga kemudian masuk ke Iraq dengan tujuan yang sama.

Menurut GTI tahun 2012 yang merangkum indeks terorisme sejak 2002-2011, Afghanistan merupakan salah satu dengan skor tertinggi dimana Taliban menjadi kelompok utama penyumbang insiden dan korban jiwa. Sedangkan AS, pada rentan waktu yang sama, memiliki angka penurunan terorisme paling drastis. Walaupun begitu, dalam 10 tahun AS memerangi teroris, selama periode 2005 hingga 2007 mayoritas negara justru mengalami peningkatan terorisme yang di dorong oleh peristiwa di Irak.[1] Empat negara lain juga secara signifikan berkontribusi terhadap kebangkitan terorisme secara global dengan Pakistan, India, Afghanistan, dan Filipina semuanya mengalami peningkatan skor, terutama antara tahun 2007 dan 2009.[2]

Empat tahun kemudian, Afghanistan masih menjadi salah satu negara dengan korban jiwa terbanyak akibat aksi kelompok terorisme. Peningkatan terbesar dalam kematian akibat terorisme juga tetap di pegang oleh Afghanistan yang diikuti oleh Suriah dan Yaman, sedangkan di Iraq, Nigeria, dan Pakistan mengalami penurunan. Afghanistan sendiri mengalami peningkatan kematian 18 persen, naik dari 4.507 menjadi 5.312.[3] Dimana pada tahun tersebut, Taliban dinilai sebagai kelompok militan yang cukup kuat ketika melawan pasukan militer Afghanistan dan sekutu NATO. Peningkatan di Afghanistan menyoroti kebangkitan Taliban dalam perang yang kini telah berlangsung selama 15 tahun.

Perubahan dapat dilihat pada GTI 2020, data menunjukan penurunan jumlah kematian akibat terorisme karena penurunan intensitas konflik di Timur Tengah, penurunan kekuatan ISIS, dan juga pandemi. Untuk di Afghanistan sendiri, sejak puncak kekerasan pada tahun 2018, kematian telah turun lebih dari 22 persen dalam setahun. Pengurangan ini didorong oleh penurunan kematian teroris yang dikaitkan dengan Taliban sebanyak 61 persen.[4] Selain itu, ISIS-K juga banyak kehilangan daerah kekuasaannya akibat serangan pasukan gabungan dan juga Taliban. Namun, terlepas dari penurunan kematian akibat terorisme, tahun 2019 masih merupakan tahun paling mematikan kedua yang tercatat di Afghanistan.

 

Apakah peperangan AS di Afghanistan sia-sia?

George W. Bush sendiri pada pidato 100 hari peperangan di Afghanistan mengatakan bahwa AS berusaha untuk meningkatkan keamanan pada level nasional dan juga membangun koalisi global untuk menghancurkan cengkeraman al-Qaeda di Afghanistan dan mengusir Taliban dari kekuasaan, memberantas jaringan operasi, kamp pelatihan dan pendanaan Al-Qaeda dan kelompok teroris lainnya, dan juga membantu Afghanistan membangun pemerintahan yang merepresentasikan rakyat — termasuk wanita.

Peperangan Bush melawan teroris ini memiliki tujuan yang jelas akan sikap AS terhadap Taliban dan membuat Afghanistan menjadi negara yang layak ditinggali dan bebas dari terorisme.[5] Kurang lebih, pemerintahan Bush memang hanya menargetkan Taliban agar tidak kembali memiliki kekuatan untuk menyerang pasukannya dan Afghanistan. Sedangkan Barack Obama, presiden AS terpilih setelah Bush menyatakan keinginannya terkait masa depan Afghanistan, ia mengatakan “Afghanistan adalah front AS yang penting melawan pasukan teroris” yang dinilai oleh Menteri Pertahanan Robert Gates bahwa misi tersebut “terlalu luas”.[6]

Pemerintahan Obama sendiri Pentagon mengumumkan perubahan strategi yang “pemikiran yang jernih” dan “mata yang jernih” terhadap kondisi di Afghanistan, strategi yang dipakai tidak berbeda jauh dengan Bush.Pada 2011, lebih dari 1.800 tentara AS yang tewas dan pengeluaran sebesar 444 miliar dollar AS.[7] Melihat data dari GTI, dengan peningkatan aksi terorisme di Afghanistan, biaya dan nyawa yang ditanggung oleh AS terkesan sia-sia.

Dengan biaya sebanyak itu, pada pemerintahan Donald Trump, AS—dengan keinginan yang sama—masih terus berusaha memerangi Taliban. Pada awal pemerintahannya,ASmenjatuhkan bom di area kelompok militan di sebuah kompleks di Provinsi Nangarhar Timur.Sebenarnya Trump mengatakan bahwa ia ingin AS untuk menarik diri dari Afghanistan, namun ia tetap pada komitmen untuk melangsungkan komitmen militer untuk mencegah teroris. Walaupun begitu, ASmencapai dialog paling intens dengan Taliban pada masa pemerintahan Trump dengan membuat perjanjian mengenai penarikan personil militer AS di Doha, Qatar walaupun pada akhirnya Trump membatalkan perjanjian tersebut. Pada masa pemerintahan ini, Taliban sendiri bersedia bekerja sama dan setuju dengan AS dan akan melakukan dialog damai yang diusulkan pemerintahan Ashraf Ghani untuk kelangsungan Afghanistan setelah AS pergi.

Namun, hanya beberapa hari sebelum militer AS benar-benar meninggalkan Afghanistan, Taliban dengan cepat menggulingkan kekuasaan Afghanistan yang AS buat selama 20 tahun itu. Hingga pada awal September 2021, Taliban juga sudah berhasil membentuk pemerintahan sementara untuk Afghanistan versi mereka. Selain itu, Al-Qaeda yang juga diburu oleh AS sendiri berevolusi menjadi “dewan penasihat” yang mengarahkan dan membantu para jihadis secara global, menurut Barak Mendelsohn seorang pakar terorisme di Haverford College di Pennsylvania.[8] Walaupun menurut GTI 2020 juga terjadi penurunan jumlah korban, tapi perlu dilihat faktor dari apa yang menyebabkan penurunan angka tersebut.

Di awal tahun 2020,  AS dan Taliban memilih untuk bekerja sama agar pasukan AS dapat keluar dari Afghanistan dengan damai yang juga bertujuan untuk mengurangi tingkat kekerasan. Mulai banyaknya dialog antara Taliban dan berbagai aktor ini juga dapat menjadi pemicu mengapa angka kejadian aksi teror menurun dan bukan berarti akibat dari berhasilnya AS memberantas terorisme. Lalu, apakah AS gagal? Jika gagal disini berarti adalah menyingkirkan Al-Qaeda dan Taliban, ya, karena sampai saat ini kelompok-kelompok masih dapat mempertahankan eksistensinya. Revolusi Afghanistan yang dibentuk oleh AS juga kemudian terlihat bergerak mundur ke arah Afghanistan tahun 1996 kembali, dimana aktivitas wanita kembali dibatasi, bahkan tidak diberi kesempatan untuk memimpin suatu kementerian.

Satu hal yang menjadi penting bagi ketiga presiden AS adalah mereka menyerang Taliban untuk menghentikan penyebaran teroris di tanah AS dengan cara-cara yang agresif. Dengan biaya mencapai miliar dollar AS pada 2020 untuk memerangi satu kelompok yang bermarkas di Afghanistan dengan alutsista yang tidak sebanding tidak banyak merubah Afghanistan. Strategi dari masa pemerintahan Bush hingga Trump juga dapat dikatan tidak mengalami perubahan yang signifikan selain Taliban yang mulai kooperatif dan menggeser cara mereka untuk mendapatkan Afghanistan dengan kesedian mereka untuk berdialog.

Bagi sisi AS, penarikan militer dan turunnya angka terorisme merupakan sebuah kesuksesan. Namun bagi sisi Afghanistan dan dunia, gagalnya AS dalam mempertahankan Afghanistan dari Taliban—kelompok yang menjadi musuh AS selama 20 tahun—adalah sebuah kegagalan, yang saat ini perlu ditanggung oleh koalisi global yang AS buat. Dengan kata lain, kampanye War on Terrorism milik AS memang sukses terealisasi bagi AS, tetapi tidak bagi Afghanistan. Taliban yang kini telah membentuk kembali membatasi wanita dalam aktifitas dan memerintah dengan hukum Syariah yang ketat.

[1] “Global Terrorism Index 2012: Capturing the Impact of Terrorism from 2002-2011”, The Institute For Economics & Peace, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2012-Global-Terrorism-Index-Report.pdf  hlm. 6

[2] Ibid., hlm. 12

[3] “Global Terrorism Index 2016: Measuring and Understanding The Impact of Terrorism”, The Institute For Economics & Peace, http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf  hlm. 16

[4] “Global Terrorism Index 2020: Measuring the Impact of Terrorism”, The Institute For Economics & Peace, Sydney, November 2020, http://visionofhumanity.org/reports, hlm. 13

[5] “The U.S. War in Afghanistan: 1999-2021”, Council on Foreign Relations, 2021, https://www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] “Mengukur Kekuatan Al-Qaeda, Satu Dekade Setelah Tewasnya Osama bin Laden”, DW, 2 Mei 2021, https://p.dw.com/p/3spgK

 

Pasukan Militer AS Resmi Keluar Dari Afghanistan, Apa Langkah Amerika Serikat Selanjutnya?

, , , , , , , 0

Think-Pasukan-Militer-AS-Resmi-Keluar-Dari-AfghanistanDownload

Mayor Jenderal Chris Donahue, adalah personil militer AS terakhir yang mengangkatkan kakinya dari Afghanistan setelah 20 tahun Amerika Serikat (AS) memerangi kelompok ekstrimis. Pihak Pentagon sendiri mengunggah foto Donahue ketika meninggalkan Bandara Kabul pada platform Twitter, 30 Agustus 2021. Selama 17 hari terakhir, evakuasi lewat jalur udara itu berhasil membawa lebih 120.000 warga dan sekutu AS, serta masyarakat Afghanistan.[1] AS sendiri memiliki perjanjian batas waktu hingga 31 Agustus 2021 dengan Taliban untuk menarik pasukan dan mengevakuasi warganya.

Operasi penarikan dan evakuasi sendiri hampir berjalan sesuai rencana dengan cara damai. Hingga pada 26 Agustus 2021, bom bunuh diri yang menewaskan lebih dari 170 orang. Empat hari setelahnya, pesawat udara tanpa awak milik AS menyerang sebuah mobil yang disinyalir dikendarai militan dan bom yang akan diledakkan. Taliban sendiri mengecam tindakan AS karena dinilai bertindak semena-mena di wilayah kedaulatan Afghanistan.

Untuk mencapai titik ini, pada akhir Februari 2020, AS dan Taliban akhirnya setuju pada kesepakatan untuk mengakhiri perang 20 tahun di Afghanistan, dimana perjanjian AS-Taliban meliputi gencatan senjata antara keduanya dalam operasi penarikan militer AS yang akan dinilai AS akan berdampak baik pada perdamaian Afghanistan-Taliban.[2] Namun perdamaian di Afghanistan belum tercapai, Taliban justru menggulingkan kepemimpinan Ashraf Ghani dan berusaha membangun pemerintahan baru dengan menerapkan Hukum Syariah Islam.

            Apakah Taliban Teman Atau Lawan AS?

Selain ketakutan banyak pihak akibat Taliban menguasai Afghanistan, ancaman baru datang dari aksi ISIS-K yang dinilai dapat masuk ke Afghanistan dengan mudah dan juga kembalinya Amin Ul-Haq, sahabat dari Osama Bin Laden yang kembali ke Kota Nangarhar, Afghanistan. Banyak pihak yang takut bahwa Afghanistan akan menjadi sarang kelompok teroris. Selain mempertanyakan komitmen Taliban dalam memberantas teroris, banyak pihak pula yang menyalahkan AS karena dinilai ceroboh dalam memperhitungkan strategi dan gagal menyelamatkan Afghanistan dari teroris.

Tindakan AS menuai kritik, mulai dari AS meninggalkan berbagai peralatan perang dan alutsista yang awalnya diberikan untuk militer Afghanistan. Namun persenjataan itu justru diambil dan digunakan oleh Taliban yang diperlihatkan pada awal September 2021, ketika mereka melakukan parade kemenangan di Kota Kandahar atas perginya negara-negara asing dari Afghanistan. Merespon hal tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan AS, John Kirby, mengatakan kepada CNN bahwa pasukan AS sudah “membuat semua peralatan di bandara, semua pesawat dan kendaraan lain, tak bisa digunakan.” walaupun tidak ada penjelasan mengenai alutsista lain di luar bandara Kabul.[3]

AS juga memindahkan Kedutaan Besarnya dari Afghanistan ke Doha, Qatar. Hal ini juga membuat banyak spekulasi apakah dikemudian hari AS akan mengakui Pemerintahan Taliban atau tidak, walaupun menurut pihak berwenang pemindahan kedutaan itu awalnya karena alasan keamanan. Tentu, AS tidak akan dengan mudah melepaskan Afghanistan seutuhnya, terlebih kepada Taliban, salah satu kelompok yang awalnya diperangi oleh AS. Tidak hanya itu, Afghanistan juga dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam seperti tembaga, minyak, gas alam, uranium, batu bara, dan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang memiliki hubungan kerja sama dengan Afghanistan.[4] Sebelum AS resmi pergi pun, pemimpin Taliban pernah melakukan .

Bertentangan dengan hal-hal di atas, AS-Taliban juga membangun hubungan damai, AS juga mengandalkan bantuan Taliban untuk membantu melindungi warga AS dan sekutu Afghanistan yang berusaha meninggalkan Afghanistan. Ditambah dengan ancaman dari ISIS-K yang merupakan musuh bersama AS dan Taliban, Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS mengatakan bahwa AS berharap Taliban memegang janjinya untuk memerangi kelompok ekstrimis, namun tidak berarti AS akan bergantung pada Taliban dan akan tetap waspada dalam memantau ancaman secara mandiri.[5] Pemerintahan Biden pun awalnya tidak berniat bekerja dengan Taliban selama penarikan militer.[6]

 

Lalu, apa langkah selanjutnya dari AS?

Hubungan antara AS dan Taliban dapat dikatakan cukup kompleks. Keduanya masih berusaha mengenali satu sama lain yang akhirnya apakah akan ada kerja sama, atau perang Afghanistan babak kedua. Sesuai pernyataan Joe Biden pada sebuah konferensi pers, tujuan utama AS berada di Afghanistan adalah mencegah serangan teroris kembali di AS. Maka dari itu, AS dapat sewaktu-waktu kembali ke Afghanistan jika hal tersebut adalah cara terbaik untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Alutsista yang ditinggalkan dan jika memang tidak dapat dioperasikan oleh Taliban, akan menjadi barang berharga yang dititipkan di wilayah musuh jika AS kembali memerangi Taliban.

Dengan tidak adanya kedutaan resmi di Afghanistan pun, berarti belum ada kerja sama resmi yang terjalin diantara AS-Taliban, dan mungkin akan lebih mudah menyerang Afghanistan jika suatu saat Taliban tidak dapat menjadi rekan kerja sama. Jika Taliban menjadikan negara itu sarang kelompok teroris kembali. Di samping itu, perang selama 20 tahun telah menelan biaya dan nyawa yang sangat besar, jika AS menduduki Afghanistan lagi, banyak biaya yang akan keluar.

Tetapi jika suatu saat AS-Taliban membangun kerja sama, setidaknya AS dapat mengamankan sumber daya alam di Afghanistan agar tidak digunakan negara lain seperti China, Rusia, dan juga Pakistan. Kemungkinan paling besar terjadinya kerja sama adalah karena kepetingan AS dalam melawan teroris, walaupun AS mengatakan mereka tidak akan bergantung pada Taliban, tetapi Taliban dapat dikatakan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan para kelompok ekstrimis. Di sisi lain, Taliban juga menginginkan pengakuan negara lain terhadap pemerintahannya sehingga kepentingannya dan AS ini dapat menjadi salah satu titik awal kerja sama. Namun belum ada satupun yang yakin bahwa Taliban akan berubah atau sama seperti 25 tahun yang lalu, sehingga AS juga perlu mempertimbangkan apakah kerja sama dapat dilakukan atau tidak.

[1] Nicole Gaouette, dkk, “The last US military planes have left Afghanistan, marking the end of the United States’ longest war”, CNN, 31 Agustus 2021, https://edition.cnn.com/2021/08/30/politics/us-military-withdraws-afghanistan/index.html

[2] Scott Worden, “Breaking the Stalemate: Biden Can Use the U.S.-Taliban Deal to Bring Peace” United States Institute of Peace, 25 Februari 2021, https://www.usip.org/publications/2021/02/breaking-stalemate-biden-can-use-us-taliban-deal-bring-peace

[3] CNN Indonesia, “Taliban Gelar Parade Kemenangan Pakai Alutsista AS”, CNN, 2 September 2021, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210902065401-113-688627/taliban-gelar-parade-kemenangan-pakai-alutsista-as

[4] Reuters, “Factbox: What are Afghanistan’s untapped minerals and resources?”, Reuters, 19 Agustus 2021, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/what-are-afghanistans-untapped-minerals-resources-2021-08-19/#:~:text=Afghanistan%20is%20rich%20in%20resources,%2C%20travertine%2C%20gypsum%20and%20marble.

[5] Press Trust of India, :US shuts down diplomatic mission in Kabul, moves embassy to Doha”, Firstpost, 31 Agustus 2021, https://www.firstpost.com/world/us-shuts-down-diplomatic-mission-in-kabul-moves-embassy-to-doha-9925831.html

[6] Michael D. Shear dan Julan E. Barnes, “Afer Two Decades of Fighing tTaliban, U.S. Is Uneasy Parters With Them”, New York Times, 27 Agustus 2021, https://www.nytimes.com/2021/08/27/us/politics/us-taliban-partnership.html

Load More